BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi cuaca ekstrem menjelang Idul Fitri 1446 H. Rapat yang digelar secara hybrid ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berlangsung di Ruang BASIC (Barru Smart Information Center), Kantor Bupati Barru, pada Senin (10/03/2025).  

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kemendagri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Deputi Basarnas, Kepala BPS RI, Dirjen Kemendag, Deputi Kantor Staf Presiden, dan Direktur Bapanas. Selain itu, pertemuan ini juga diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Tito menyoroti pentingnya langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi selama periode Idul Fitri. Berdasarkan data BMKG, perayaan Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada bulan Maret bertepatan dengan puncak arus mudik di beberapa wilayah, yang diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi hingga ekstrem. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan infrastruktur, terutama jalan yang rusak, guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi cuaca buruk.

Selain itu, Menteri Tito juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Forkopimda dan BMKG untuk memprediksi potensi bencana serta merancang langkah-langkah antisipasi guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Terkait pengendalian inflasi, ia mengungkapkan bahwa tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2025 dibanding Februari 2024) mengalami penurunan sebesar -0,09%. Sementara itu, inflasi bulanan (Februari 2025 terhadap Januari 2025) tercatat mengalami deflasi sebesar -0,48%.

Menteri Tito juga mengingatkan bahwa tren inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada Februari 2025, inflasi komponen inti memberikan kontribusi terhadap inflasi, sementara komponen harga yang diatur pemerintah serta harga bergejolak justru berkontribusi pada deflasi.

Dalam pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan pertama Maret 2025, tercatat 33 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara empat provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tetap stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah daerah diminta menerapkan enam langkah konkret, di antaranya operasi pasar, inspeksi ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, realisasi belanja tak terduga, serta dukungan transportasi melalui APBD.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, melalui Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Barru, Drs. Muhaemin P, M.Si, menyampaikan bahwa IPH Kabupaten Barru saat ini berada di angka 1,53%. Ia menilai kondisi tersebut cukup stabil dan berharap stok bahan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri tetap terjaga melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bulog.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru, H. Umar S, S.Km, melaporkan bahwa pada dasarian pertama Maret 2025, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi tercatat terjadi di Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Tiaja, serta meluas ke Kecamatan Tanete Rilau. Namun, berdasarkan prakiraan BMKG untuk dasarian kedua Maret 2025, Kabupaten Barru berada dalam kategori aman tanpa peringatan dini cuaca ekstrem.

BPBD Barru berkomitmen untuk terus menyosialisasikan peringatan dari pemerintah pusat melalui berbagai media serta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dalam rakor ini, hadir pula unsur Forkopimda, Plh. Sekda Barru, Asisten II Setda Barru, Inspektur Kabupaten Barru, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPS Kabupaten Barru, perwakilan Bulog Parepare, serta sejumlah pejabat lainnya. (MA)