BARRU, LENSAMERDEKA.COM — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Taufan Pawe, SH, MH, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Barru dalam rangka pengawasan terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kegiatan berlangsung di ruang utama Rumah Jabatan Bupati Barru dan disambut langsung oleh Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, S.H., M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati Ina menyampaikan apresiasi atas kehadiran politisi senior tersebut dan menyebut kunjungan ini sebagai momentum penting bagi percepatan pembangunan Barru.

“Terima kasih atas kujungan Pak Taufan Pawe, Anggota DPR RI dari Komisi II tentunya ini akan menjadi berkah bagi kita semua, dan berkah untuk kemajuan Kabupaten Barru. Kami mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang di Kabupaten Barru,” ujar Ina.

Ia kemudian memaparkan arah pembangunan Kabupaten Barru yang terangkum dalam visi Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat. Visi ini tengah diakselerasi melalui penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang segera disahkan DPRD.

Salah satu agenda strategis yang menjadi harapan masyarakat, lanjut Bupati, adalah pembangunan Kawasan Industri Barru (KIBAR). Proyek ini diyakini mampu membuka lapangan kerja, menggeliatkan ekonomi lokal, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Kalau Kibar dapat kita realisasikan, tentunya lapangan kerja terbuka dan roda perekonomian masyarakat akan berputar dan tentunya Barru sejahtera lebih cepat akan terwujud” ucapnya penuh harap.

Dalam sambutan balasannya, Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengawasan dana pusat ke daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Komisi II DPR RI memiliki mandat yang sangat strategis dalam mengawasi transfer fiskal, karena menyangkut langsung kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

“Pengawasan dana pusat kedaerah domain terdepan adalah Komisi II sehingga Komisi II mempunyai kewenangan dan fungsi diluar fungsi pengawasan secara umum,” tegas Ketua DPD Golkar Sulsel ini.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta aparat penegak hukum dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Apalagi saat ini, kata dia, seluruh elemen pemerintahan dituntut menjalankan anggaran secara hemat dan tepat sasaran.

Ketua DPD Golkar Sulsel itu juga menegaskan, saat ini kita dihadapkan pada situasi efesiensi, sehingga pengawasan dana pusat kedaerah ini untuk menyambut pembahasan anggaran tahun 2026. Dirinya berharap bapak/ibu tidak sampai mendapatkan rapor merah.

Sebagai bentuk komitmen, Taufan Pawe menyatakan siap memperjuangkan program prioritas Kabupaten Barru di level pusat. Ia bahkan berjanji akan mengangkat aspirasi Barru ke Fraksi Partai Golkar untuk diperjuangkan melalui komisi-komisi teknis DPR RI.

“Untuk mengakselesari program pembangunan di Kabupaten Barru kami akan narasikan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk diperjuankan pada Komisi-Komisi terkait,” kata anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Kegiatan ditutup dengan sesi dialog terbuka yang dipandu oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si. Diskusi ini menjadi ruang pertukaran ide antara pejabat daerah dan legislator pusat untuk menyamakan visi dalam penguatan otonomi daerah dan efektivitas anggaran.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Barru H. Syamsuddin Muhiddin, Pj. Sekda Abubakar, jajaran pimpinan OPD, para camat, hingga kepala puskesmas se-Kabupaten Barru.

Kunjungan ini menunjukkan semakin kuatnya peran DPR RI, khususnya Komisi II, dalam menjembatani kebijakan pusat dan daerah. Komitmen Taufan Pawe untuk memberi perhatian khusus pada Barru menjadi sinyal positif bahwa daerah non-metropolitan seperti Barru tetap memiliki ruang dalam panggung nasional, asalkan mampu menyajikan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan rakyat.