BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Sebanyak 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru resmi memasuki masa purnabakti terhitung mulai 1 April hingga 1 Mei 2025. Menandai tonggak penting ini, Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada para ASN tersebut dalam sebuah seremoni yang berlangsung selepas Upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati, Kamis (17/4/2025).

Penyerahan SK ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama puluhan tahun, tetapi juga sebagai momentum reflektif akan pentingnya transisi yang mulus menuju masa pensiun. Dari 29 ASN yang menerima SK, 18 di antaranya merupakan tenaga pendidik, sedangkan sisanya, 11 orang, adalah tenaga teknis.

Tak berhenti di situ, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan dana santunan dari berbagai program jaminan sosial seperti JKM, JHT, ASKEM TSS, dan TBL PPPK. Dana sebesar Rp92.799.700 diserahkan kepada ahli waris almarhumah Hilda Wiryanti, yang merupakan bagian dari keluarga besar ASN Pemkab Barru.

Kepala BKPSDM Kabupaten Barru, Syamsir, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya penghargaan semacam ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap ASN yang telah berjasa. Ia juga menyebutkan bahwa proses administrasi pensiun ke depan akan terus disempurnakan agar lebih efisien dan manusiawi.

Menariknya, seusai kegiatan tersebut, Bupati menggelar audiensi informal bersama Manajer Keuangan PT Taspen Makassar, Mardiansyah Ismi. Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun produktif itu, Bupati menyampaikan harapannya agar PT Taspen kembali menempatkan stafnya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru. Langkah ini dinilai penting untuk mendekatkan layanan pensiun kepada para ASN dan pensiunan.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti perlunya konsistensi dalam pembayaran gaji ASN, yakni agar tetap dilakukan tepat pada tanggal 1 setiap bulannya, tanpa terhalang oleh hari libur atau akhir pekan. Hal ini mencerminkan komitmen Pemkab Barru dalam menjaga stabilitas dan kejelasan hak-hak kepegawaian.

Langkah yang diambil oleh Pemkab Barru menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan sistem birokrasi yang lebih responsif dan humanis, terutama bagi ASN yang akan maupun telah memasuki masa pensiun.

Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga emosional dan sosial, yang sangat penting dalam menciptakan kultur pemerintahan yang peduli dan inklusif.