JAKARTA, LENSAMERDEKA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5). Dalam pidatonya, Kepala Negara mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja massal yang dikhawatirkan akan terjadi akibat dinamika ekonomi global.

Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia menyebut pengesahan RUU tersebut sebagai bagian dari upaya negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi jutaan pekerja domestik di seluruh Indonesia.

“Kita tidak boleh membiarkan buruh dan pekerja rumah tangga berjalan sendiri. Negara harus hadir secara konkret,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi secara menyeluruh guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya melalui insentif ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga harus dibarengi dengan distribusi subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi dan sosial terletak pada seberapa sejahtera kaum buruh hidup di negeri ini,” tambahnya.

Kehadiran Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh kali ini tercatat sebagai momen bersejarah. Ia menjadi presiden kedua yang hadir langsung di acara peringatan Hari Buruh di Monas, setelah Presiden Soekarno yang melakukan hal serupa pada 1 Mei 1965—enam dekade silam.

Acara peringatan yang berlangsung tertib ini dihadiri oleh berbagai serikat pekerja, aktivis buruh, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Momentum ini dinilai sebagai sinyal kuat dari pemerintah terhadap keseriusan dalam menangani isu ketenagakerjaan secara menyeluruh.