MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., mengungkap lonjakan signifikan angka stunting di Kabupaten Barru dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Kamis (8/5). Di hadapan para pemangku kebijakan lintas daerah, Abustan memaparkan dinamika penanganan stunting yang kini menjadi tantangan utama bagi daerahnya.

Dalam forum yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, Abustan menjelaskan bahwa Barru sempat mencatatkan prestasi membanggakan sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting terendah di Sulsel, yakni 14,1% pada periode 2022–2023. Capaian tersebut bahkan menjadikan Barru sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan stunting. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama.

“Angka itu kini melonjak menjadi 24,2%,” ungkap Abustan, seraya menjelaskan bahwa tren kenaikan ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan intervensi yang telah diterapkan.

Menurutnya, keberhasilan sebelumnya tidak lepas dari program kolaboratif lintas sektor seperti Koko Besti, serta inovasi Cinta Pasti yang digagas Dinas Pekerjaan Umum. Kedua program tersebut terbukti efektif menekan angka stunting saat dijalankan secara konsisten.

Abustan menekankan perlunya audit stunting agar intervensi pemerintah tidak meleset dari sasaran. Ia juga mengungkap bahwa saat ini 5 hingga 10 persen Dana Desa telah diarahkan khusus untuk penanganan masalah ini.

“Kami terus berbenah dan berharap dukungan Pemprov, termasuk kehadiran Ibu Wakil Gubernur saat peluncuran program baru nanti,” ujar Abustan.

Pemaparan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, yang menyebut Kabupaten Barru sebagai contoh nyata sinergi antarsektor dalam menanggulangi stunting. Ia mendorong daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa guna mencapai target nasional penurunan stunting.

Kenaikan prevalensi stunting di Barru menjadi cerminan bahwa meskipun strategi sebelumnya efektif, tantangan baru seperti perubahan sosial, ekonomi, dan pasca-pandemi memerlukan adaptasi kebijakan. Konsistensi intervensi, evaluasi berbasis data, serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci agar program penurunan stunting berjalan berkelanjutan.