JAKARTA, LENSAMERDEKA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menilai telah terjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola demokrasi menjelang transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu indikator perubahan itu, menurut Rocky, tampak dari keputusan Polri yang menangguhkan penahanan terhadap mahasiswi ITB pembuat meme satir yang menampilkan Prabowo dan Jokowi.

“Ini bentuk kesadaran baru dalam memahami demokrasi. Meme itu kan ekspresi politik, bukan kriminalitas. Apalagi dia mahasiswa seni rupa, karikatur dan satir itu bagian dari tugas akademiknya,” ujar Rocky dalam pernyataannya di kanal YouTube miliknya.

Rocky menilai, pendekatan yang diambil Prabowo terhadap ekspresi publik cenderung lebih inklusif dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, kritik sering kali dihadapi dengan instrumen hukum seperti UU ITE. Sebaliknya, Prabowo disebut memberikan ruang lebih luas untuk kebebasan berekspresi.

“Jokowi tidak punya kapasitas memahami demokrasi. Prabowo mengerti bahwa kritik harus diberi tempat. Kalau perlu disiapkan ruang aspirasi resmi, misalnya di Monas, agar publik bisa menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminalisasi,” lanjut Rocky.

Dalam diskusi tersebut, Rocky juga mengkritik sikap partai politik yang menurutnya belum jujur dalam menyatakan afiliasi politik mereka. Ia menyinggung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai terlalu banyak bermain simbol dan pencitraan.

“PSI nggak usah malu-malu ngaku aja partainya Jokowi. Jangan kebanyakan gimmick. Dari awal mereka ini partai buzzer, dan sekarang makin jelas bahwa misinya hanya jadi kepanjangan tangan dinasti Jokowi,” katanya.

Lebih lanjut, Rocky menanggapi munculnya aspirasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi serta penolakan publik terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, reaksi tersebut merupakan refleksi kejujuran politik generasi muda dalam menghadapi praktik dinasti politik.

“Gibran itu simbol dari mereka yang naik karena dinasti, bukan karena kapasitas. Mahasiswa tahu itu. Jadi jangan larang jika mereka bersuara. Justru itu tandanya demokrasi kita hidup,” ujarnya.

Sebagai penutup, Rocky mengingatkan aparat penegak hukum untuk segera menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi yang baru. Ia menyerukan agar praktik kriminalisasi terhadap kritik segera dihentikan, demi mendukung pertumbuhan demokrasi yang sehat.

“Pemerintah Prabowo harus berani mencabut semua pasal yang biasa dipakai untuk menjebak suara-suara kritis. Demokrasi tak bisa tumbuh kalau akal sehat terus dibungkam,” pungkas Rocky.