BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan kembali komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Senin (19/05). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., didampingi Wakil Bupati Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., di Ruang Rapat Kantor Bupati Barru.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, termasuk Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur strategis lainnya yang memiliki peran langsung dalam implementasi intervensi MCP di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

Dalam sambutannya, Bupati Barru menekankan pentingnya menjadikan MCP sebagai lebih dari sekadar alat ukur kinerja. “Kita harus melihat MCP sebagai panduan strategis dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang menyeluruh. Ini bukan hanya tentang memenuhi target nilai, tetapi tentang menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Andi Ina Kartika Sari.

Bupati juga menyerukan partisipasi aktif seluruh OPD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi MCP tahun sebelumnya dan menyusun langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi serta transformasi digital dalam layanan publik sebagai langkah penting dalam mencegah korupsi.

Adapun sosialisasi tahun ini menitikberatkan pada delapan area intervensi strategis, yaitu:

• Perencanaan dan Penganggaran APBD
• Pengadaan Barang dan Jasa
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu
• Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
• Manajemen ASN
• Optimalisasi Pajak Daerah
• Manajemen Aset Daerah
• Tata Kelola Dana Desa

KPK menyoroti area-area tersebut sebagai titik rawan yang selama ini kerap menjadi sumber penyimpangan. Oleh karena itu, perbaikan sistemik dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi mutlak untuk diterapkan.

Rapat ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang sosialisasi pedoman teknis, tetapi juga sebagai momen konsolidasi komitmen antikorupsi seluruh elemen birokrasi di Barru. Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, Pemkab Barru berharap mampu menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Langkah strategis Pemkab Barru dalam memperkuat integritas tata kelola pemerintahan sejalan dengan tren nasional dalam pemberantasan korupsi berbasis sistem. Dengan mengintegrasikan indikator MCP sebagai alat navigasi kebijakan, Barru tak hanya berusaha meraih skor tinggi di mata KPK, melainkan juga membangun budaya birokrasi yang responsif dan bertanggung jawab. Transformasi digital dan keterbukaan informasi yang didorong oleh Bupati menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap dinamika tata kelola modern yang berbasis data dan transparansi. Jika komitmen ini diiringi dengan pengawasan publik yang aktif dan keberlanjutan program reformasi birokrasi, Barru berpotensi menjadi salah satu model tata kelola antikorupsi di tingkat daerah.