MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 3,6 miliar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Dana ini diberikan sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Penyerahan tersebut diumumkan dalam dialog dan rapat sinkronisasi program antara Kemen PPPA dan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (24/5). Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri PPPA, Arifah Fauziyah, Wakil Gubernur Sulsel Hj. Fatmawati Rusdi, serta sejumlah kepala daerah, akademisi, dan penggerak PKK kabupaten/kota.

Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., bersama Ketua TP PKK Barru, Andi Milawaty Abustan, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Dr. Abustan menyatakan kesiapan dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyukseskan program prioritas nasional di bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.

“Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong implementasi kebijakan yang responsif gender dan ramah anak, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa program-program pusat dapat terimplementasi secara efektif di daerah,” ujar Abustan.

Menteri PPPA Arifah Fauziyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mendorong Sulawesi Selatan untuk menjadi provinsi percontohan dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.

“Kita butuh kerja sama semua pihak agar perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak makin kuat dan merata,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kemen PPPA mengalokasikan total DAK Fisik senilai Rp 6,9 miliar untuk tiga daerah: Barru (Rp 3,6 miliar), Palopo (Rp 1,7 miliar), dan Soppeng (Rp 1,5 miliar). Selain itu, Barru juga menerima DAK Non Fisik lebih dari Rp 400 juta dari total Rp 8 miliar yang disalurkan ke 19 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Menurut Dr. Abustan, dukungan anggaran ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur layanan, mendukung kegiatan edukasi, serta memperluas cakupan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Pertemuan ini juga membahas berbagai strategi nasional, termasuk penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kemen PPPA turut mengapresiasi inovasi Barru dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan pelibatan aktif masyarakat dalam isu kesetaraan gender.

Dukungan DAK yang diterima Barru menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap keseriusan daerah dalam melindungi perempuan dan anak. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, termasuk keberlanjutan program dan kualitas layanan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, sinergi antarpemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta akan menjadi penentu keberhasilan menuju masyarakat inklusif dan adil gender.