BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Kepala Desa Lampoko, Budiman S. AP, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan di Barru. Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden RI untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Dalam acara pelantikan pengurus dan pengawas Kopdes se-Kabupaten Barru yang dipimpin langsung oleh Bupati Andi Ina Kartika Sari, juga dilakukan penyerahan Akta Notaris sebagai legalitas resmi koperasi. Budiman, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pengawas Koperasi Desa, menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan perhatian pemerintah kabupaten.

“Dengan adanya dukungan ini, Koperasi Desa dapat terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 4 minggu. Tentunya kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas terbentuknya Kopdes ini yang ke depan akan menjadi pendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat,” ujar Budiman, Kamis (29/5).

Ia menegaskan bahwa percepatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya di sektor ekonomi produktif.

Budiman juga menekankan pentingnya tindak lanjut berupa pembinaan dan penguatan manajemen koperasi agar keberadaan Kopdes tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Pernyataan Kepala Desa Lampoko menyoroti pentingnya peran aktif pemimpin desa dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di tingkat akar rumput. Pembentukan koperasi dalam waktu singkat, jika didukung pengelolaan yang baik, dapat menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun tantangan ke depan terletak pada bagaimana koperasi ini bisa dikelola secara profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa, seperti akses permodalan, pasar, hingga pendampingan usaha. Peran kepala desa sebagai pengawas akan menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat.