MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2024 mendapat kritik tajam dari DPRD, khususnya dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Hartono. Politisi PKS ini menilai laporan tersebut berantakan, tidak akurat, dan minim transparansi, mulai dari penyajian data hingga rendahnya capaian sertifikasi guru.

“Kita tidak bisa menyederhanakan persoalan pendidikan hanya sebagai rutinitas tahunan,” ujar Hartono, Kamis (29/5). Ia menekankan bahwa kualitas pengelolaan pendidikan adalah kunci utama meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Makassar.

Hartono menyoroti banyaknya data yang disajikan tanpa penjelasan memadai. Ia memberikan contoh pada halaman 33 laporan yang memuat tabel indikator kinerja sarana dan prasarana pendidikan tanpa narasi pendukung. “Ini bukti lemahnya sistem pendataan di Dinas Pendidikan,” katanya.

Salah satu temuan mencemaskan adalah masih besarnya jumlah ruang kelas rusak, tanpa adanya peningkatan signifikan kualitas sarana belajar yang berimbas pada mutu pendidikan anak-anak di kota ini.

Selain itu, Hartono mengungkapkan keprihatinan atas penyegelan sekolah oleh warga akibat konflik lahan yang tidak terselesaikan. Ironisnya, isu krusial ini tidak tercantum dalam laporan resmi Dinas Pendidikan. “Anak-anak terhambat belajar, tapi tidak ada penjelasan soal langkah penanganan dari dinas,” kritiknya.

Sorotan tajam juga tertuju pada capaian sertifikasi guru yang sangat rendah, terutama untuk guru PAUD, SD, dan SMP. Data menunjukkan pada 2022, guru PAUD yang tersertifikasi hanya 36,49%, guru SD 42,18%, dan guru SMP 45,43%. Pada 2024, peningkatannya hanya satu hingga dua persen, belum mencapai 50 persen. “Ini bukan prestasi, tapi alarm kegagalan serius,” tegas Hartono.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar perlu mengimplementasikan kebijakan afirmatif dengan alokasi anggaran pendampingan yang konsisten untuk meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh.

Selain aspek teknis, Hartono juga menilai literasi dan pendidikan karakter masih diabaikan. Ia mengingatkan pentingnya menanamkan nilai antikorupsi dan anti perundungan sejak dini. “Bagaimana bisa bicara revolusi mental kalau infrastruktur rusak, guru belum sejahtera, dan data amburadul?” pungkasnya.