MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) merealisasikan komitmennya dalam program 100 hari kerja dengan meluncurkan inisiatif pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.

Program ini dialokasikan melalui anggaran sebesar Rp11,49 miliar, hasil dari refocusing dan efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Total 33.000 siswa dari 314 SD dan 55 SMP negeri akan menerima dua pasang seragam sekolah, masing-masing untuk jenjang kelas 1 SD dan kelas VII SMP.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja Pak Wali Kota. Anggaran hasil recofusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan untuk seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Djufri, Sabtu, 31 Mei 2025.

Inisiatif ini tidak hanya menyasar bantuan material, tetapi menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh siswa baru dapat memulai tahun ajaran baru dengan penuh semangat dan tanpa beban biaya awal yang sering menjadi kendala bagi keluarga kurang mampu.

“Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” tambah Andi Bukti.

Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan mengurangi risiko anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini mencerminkan upaya pembangunan sumber daya manusia sejak jenjang pendidikan dasar.

Tidak hanya memberi manfaat langsung bagi siswa, program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah menggandeng sekitar 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjahit dan memproduksi seragam. Para penjahit ini dikoordinasi oleh 52 ketua kelompok yang bertugas memastikan pengadaan seragam berjalan melalui sistem e-Katalog pemerintah.

Setiap kelompok diwajibkan melakukan registrasi dan transaksi sesuai jumlah siswa penerima manfaat, dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Sebelumnya, para penjahit juga telah mengikuti pelatihan guna menjamin mutu seragam yang dihasilkan.

Menurut Andi Bukti, pendekatan ini tidak hanya menekan ketergantungan terhadap produk luar daerah, tetapi juga memperkuat peran sektor UMKM dalam ekosistem pendidikan.

“Program ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan peralatan sekolah untuk mengurangi beban keluarga,” tutupnya.

Langkah Pemkot Makassar ini merupakan sinergi antara kebijakan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam lanskap kebijakan publik, model seperti ini menunjukkan efektivitas pendekatan ganda—mendorong akses pendidikan sekaligus menghidupkan sektor usaha kecil. Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada konsistensi kualitas, transparansi pengadaan, dan keberhasilan evaluasi pascaimplementasi.

Jika dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan, kebijakan seperti ini bisa menjadi benchmark bagi daerah lain yang ingin menyelaraskan agenda sosial dan ekonomi dalam satu kerangka program terpadu.