BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru merespons secara terbuka dan tegas sebuah opini berjudul “Bahaya Misinterpretasi Data Kemiskinan oleh Bupati: Dampaknya pada Kesejahteraan Rakyat” yang ditulis oleh Yusdaliah Yusuf Iccu dan dipublikasikan di salah satu media daring lokal, Celebes Magazine, pada 8 Juni 2025.

Dalam opini tersebut, penulis menyebut bahwa Bupati Barru menyampaikan angka kemiskinan sebesar 31,1 persen dalam sambutannya saat menerima kunjungan Sekjen Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, di SMPN 8 Barru. Informasi ini kemudian memicu kesimpulan dan analisis panjang yang menuding adanya kebijakan yang keliru, bahkan mengarah pada potensi manipulasi data.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si, memberikan klarifikasi resmi melalui Grup WhatsApp INFO KEJADIAN BARRU (IKB), menegaskan bahwa informasi dalam opini tersebut tidak benar dan menyimpang dari fakta di lapangan.

“Sekali lagi saya tekankan, sambutan Ibu Bupati clear menyebutkan 8,31 persen, bukan 31 persen. Pewarta dan penulis pada saat acara kunjungan Bapak Sekjen Kemensos tidak berada di lokasi. Saya minta agar validasi data dilakukan sebelum menulis,” ungkap Wabup Abustan.

Abustan juga meluruskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) merupakan program prioritas nasional dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak berbasis angka kemiskinan, melainkan kesiapan daerah, terutama ketersediaan lahan. Pemkab Barru disebut aktif memperjuangkan agar daerah ini masuk dalam 50 kabupaten/kota pertama penerima program SR tahun 2025.

Menanggapi klarifikasi ini, Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si, turut memberikan pernyataan langsung dalam forum publik yang sama, mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu membangun Barru, bukan merusak citra daerah dengan narasi negatif berbasis ketidakakuratan.

“Insya Allah, niat mappadeceng kita di daerah yang kita cintai ini akan terus menjadi penyemangat, dan siapapun itu yang mencoba “makkasolang” (merusak), kita ratakan bersama,” ujar Bupati Andi Ina.

Beliau juga menekankan bahwa keterbatasan PAD daerah bukanlah penghalang utama, selama seluruh unsur masyarakat mau bekerja sama mendorong pembangunan.

“Saya dan Pak Wakil Bupati berusaha terus meyakinkan pemerintah provinsi dan pusat untuk menurunkan bantuan ke Kabupaten Barru. Jangan karena masih adanya dendam politik, lalu menyebar opini merusak citra daerah. Kami sedang berproses untuk mewujudkan visi kami dalam RPJMD Barru lima tahun ke depan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Barru menutup polemik ini dengan menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi, validitas data, serta pembangunan yang kolaboratif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk program pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat.