BARRU, LENSAMERDEKA.COM — Pemerintah Kabupaten Barru menerima kunjungan tim Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/7/2025). Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025.

Rombongan BGN yang dipimpin Direktur Promosi dan Edukasi, Dr. Gunalan AP, M.Si., disambut langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., bersama jajaran kepala dinas terkait dan Koordinator Wilayah BGN RI untuk Kabupaten Barru.

Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Barru, BGN mendorong percepatan implementasi program MBG, khususnya pada wilayah yang memiliki tantangan akses dan angka stunting yang tinggi. Dr. Gunalan menyampaikan bahwa terdapat dua skema pelaksanaan program MBG, yaitu Skema Mandiri dan Skema APBN.

Pada Skema Mandiri, seluruh sarana pendukung seperti dapur, relawan, dan kendaraan disediakan oleh yayasan penyelenggara, sementara pemerintah pusat hanya menanggung biaya bahan baku, sewa, dan operasional. Sedangkan pada Skema APBN, seluruh pembiayaan—termasuk pembangunan dapur dan kendaraan—ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan, yayasan lokal, dan relawan.

“Dari sisi potensi, Barru sangat layak menjadi penerima manfaat. Namun hingga kini baru dua yayasan yang terverifikasi. Kami harap Pemda segera mengambil langkah, karena jika dalam 45 hari tidak ada aktivitas dalam sistem, maka datanya otomatis terhapus,” ujar Dr. Gunalan.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Abubakar menyatakan dukungan terhadap program MBG dan menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi lintas sektor—termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perangkat desa.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Barru memiliki kondisi geografis ekstrem, di mana beberapa sekolah hanya berisi 20–30 siswa dan memerlukan waktu tempuh hingga enam jam. Dalam konteks itu, ia menilai bahwa Skema APBN lebih cocok diterapkan karena lebih relevan untuk menjangkau wilayah tertinggal dan sulit akses.

Sementara untuk kawasan yang lebih mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi, pendekatan kerja sama dengan yayasan dinilai lebih fleksibel dan realistis, mengingat yayasan umumnya memiliki pertimbangan efisiensi lokasi.

Abubakar juga menyoroti perlunya perhitungan yang cermat dalam menetapkan biaya operasional, khususnya di wilayah dengan akses sulit, agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.

Ia berharap proses verifikasi yayasan dan data kelompok sasaran segera dirampungkan, agar masyarakat—terutama anak-anak di wilayah rentan—segera bisa merasakan manfaat dari program MBG.

Di akhir pertemuan, Abubakar menegaskan kesiapan Pemkab Barru untuk melakukan pengajuan tambahan apabila di kemudian hari jumlah sekolah atau cakupan wilayah bertambah, agar seluruh kawasan di Barru bisa terlayani secara menyeluruh melalui program strategis nasional ini.