MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM — Dua pilar penting negara, yakni sektor fiskal dan pertahanan, bertemu dalam sebuah audiensi strategis yang berlangsung di Markas Kodam XIV/Hasanuddin, Makassar, pada Senin (15/7). Pertemuan ini mempertemukan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulselbartra, YFR Hermiyana, dan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas nasional.

Dalam pertemuan tersebut, DJP dan TNI menyatakan komitmen bersama untuk menjalin sinergi strategis antara institusi fiskal dan militer, khususnya dalam konteks edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan Kodam XIV/Hasanuddin. Sinergi antara DJP dan TNI tidak hanya penting dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam upaya edukasi dan peningkatan kepatuhan perpajakan,” ujar YFR Hermiyana.

Ia juga menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung sistem perpajakan, baik melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat maupun melalui pengawasan yang berbasis pada struktur keamanan wilayah.

Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menyambut baik kemitraan ini. Menurutnya, TNI memiliki prinsip tegas untuk selalu mendukung kebijakan negara dalam segala sektor strategis, termasuk fiskal.

“Prinsip kami jelas, TNI selalu berada di barisan depan dalam mendukung kebijakan negara. Kami siap membantu DJP dalam peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Kerja sama antara TNI dan DJP bukanlah hal baru, namun pertemuan ini menandai langkah lebih konkret menuju penguatan fungsi sinergis kedua lembaga negara tersebut.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi titik tolak bagi sejumlah rencana aksi bersama. Ke depan, kedua institusi sepakat untuk membentuk berbagai program kolaboratif, seperti kampanye edukasi perpajakan di lingkungan militer dan masyarakat umum, serta pertukaran informasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan pajak.

Langkah ini sejalan dengan strategi Kanwil DJP Sulselbartra yang tengah mendorong pendekatan lintas sektor demi optimalisasi penerimaan negara. Di sisi lain, keterlibatan aktif TNI menjadi tambahan kekuatan dalam menjangkau wilayah dan kelompok masyarakat yang lebih luas.

Pertemuan ini menegaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau fiskal secara terpisah, tetapi melalui integrasi keduanya dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan nasional.