MAKASSAR, LENSAMEREKA.COM — Kepala BKKBN sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, menyoroti meningkatnya jumlah orang tua lanjut usia (lansia) yang dititipkan ke panti jompo oleh anak-anak mereka. Fenomena ini, yang kini mencuat di berbagai daerah, dinilai menjadi tantangan serius dalam pembangunan keluarga yang berdaya dan berkeadaban.

Saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Makassar, Senin (28/7/2025), Wihaji mengungkapkan bahwa berdasarkan data terkini, sekitar 11,7% lansia di Indonesia kini berada di panti jompo akibat dititipkan oleh keluarganya. Ia memperkirakan angka tersebut bisa melonjak menjadi 20% pada tahun 2045 jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Setuju tidak setuju itu ada. Di negara-negara maju, itu bagian dari yang diselesaikan. Kita juga sedang bersiap. Sekarang sudah 11,7%, dan diperkirakan besok 2045 bisa mencapai 20%. Nah, ini lumayan banyak lansia. Karena itu, negara harus hadir, pemerintah harus hadir melalui program lansia berdaya,” tegas Wihaji kepada wartawan.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang dihadapi para lansia saat ini adalah rasa kesepian. Untuk menjawab masalah itu, BKKBN menggagas berbagai program sederhana guna memberi ruang bagi para lansia agar tetap aktif secara sosial dan emosional.

“Ini untuk memberikan ruang kepada mereka. Mereka butuh teman, mereka hari ini kesepian, kita bikinkan aktivitas yang sederhana,” jelasnya.

Di antaranya, BKKBN akan meluncurkan program ‘Lansia S1, S2, dan S3’. Namun, program ini bukanlah pendidikan formal, melainkan aktivitas keagamaan dan sosial yang dirancang untuk menjaga kebugaran mental para lansia.

“Kita bikin program untuk lansia S1, S2, dan S3. Tapi bukan sekolah yang serius, hanya pengajian Pak Gub. Jadi isinya pengajian, ya yang muslim, yang nonmuslim silakan apa, kemudian healing-healing, yang memberikan aktivitas,” lanjutnya.

Wihaji menegaskan bahwa kehadiran negara dalam merespons lonjakan angka lansia yang hidup sendiri atau di panti jompo menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah menyusun kebijakan serta fasilitas yang ramah lansia.

“Tentu paling penting negara hadir, pemerintah memberikan fasilitas,” pungkasnya.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran nilai dalam sistem keluarga, terutama terkait peran anak dalam merawat orang tua. Di tengah perubahan sosial, negara dinilai harus berperan aktif menyiapkan sistem perlindungan dan pemberdayaan lansia, agar mereka tetap dihormati dan sejahtera di masa tua.