BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar kegiatan Verifikasi Hasil Reviu dan Penyelarasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lantai VI Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru, Rabu (8/10/2025).

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyempurnaan dokumen penganggaran daerah dan dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan, Kasubag Program, serta operator aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dalam arahannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Abu Bakar, menekankan pentingnya ketelitian dan kesesuaian antara hasil reviu dengan rekomendasi evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia meminta agar setiap perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan data serta penyesuaian langsung melalui aplikasi SIPD. Langkah tersebut, katanya, penting untuk mempercepat proses persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan setelah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran, pergeseran kegiatan, maupun penyesuaian belanja harus dilakukan secara cermat dan relevan terhadap output serta outcome program yang direncanakan.

“Jangan ada kegiatan yang tidak relevan dengan kinerja kita. Uang keluar harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” tegas Abu Bakar.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat dan operator agar disiplin dalam memperbarui data, mematuhi ketentuan belanja modal maupun barang/jasa, serta memastikan tidak terjadi kesalahan dalam klasifikasi anggaran.

Kegiatan verifikasi ini diakhiri dengan arahan kepada seluruh pejabat pelaksana dan operator untuk menyelesaikan seluruh penyesuaian pada hari yang sama, guna menjaga ketepatan waktu dan akurasi dokumen keuangan daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Inspektur Kabupaten Barru menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Melalui proses verifikasi dan penyelarasan ini, kami memastikan bahwa seluruh anggaran daerah tersusun secara tepat, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap menjadi pedoman utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.