MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinergi dan inovasi guna menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan ke depan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya, dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi, termasuk Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si. Agenda ini menjadi wadah konsolidasi antar daerah untuk menyamakan langkah dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional di tingkat lokal.

Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien. Ia juga mengapresiasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil menembus 10 besar nasional dalam hal tata kelola pemerintahan.

“Pencapaian ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel. Ini bisa menjadi model bagi daerah lain,” ujar Bima Arya.

Ia juga memaparkan empat fokus utama bagi daerah pada 2025, yaitu: percepatan belanja APBD, inovasi pendapatan asli daerah tanpa membebani warga, optimalisasi program strategis nasional, serta peningkatan peran sektor swasta melalui kemudahan perizinan dan penciptaan iklim investasi yang sehat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2025 sebagai peluang pendanaan pembangunan. Namun, Wamendagri mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap menjunjung efisiensi dan akuntabilitas, termasuk dalam penerapan mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menanggapi hal tersebut, Wabup Barru Abustan menyampaikan bahwa penerapan mandatory spending dan SPM membawa konsekuensi serius bagi fiskal daerah, terutama bagi pemerintahan baru yang sedang berupaya memenuhi janji politiknya.

“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini juga menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran daerah, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu dijadwalkan ulang atau disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi strategis Kabupaten Barru, seperti Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat, yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, daerah tetap membutuhkan dukungan agar potensi lokal bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Abustan menegaskan komitmen Pemkab Barru untuk tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban belanja publik dan pelaksanaan program pro-rakyat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah, sekaligus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” pungkasnya.

Rakorbangda tahun ini mencerminkan tantangan ganda yang dihadapi pemerintah daerah: menyesuaikan struktur anggaran dengan regulasi nasional sambil tetap menjaga janji politik dan keberlanjutan pembangunan. Di wilayah seperti Barru, dengan potensi logistik dan sumber daya alam, tekanan efisiensi fiskal bisa menjadi peluang—asal ditopang kebijakan pusat yang mendukung pemerataan dan keberlanjutan.