BARRU, LENSAMERDEKA.COM — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.

Dalam forum tersebut, Bupati Barru menyampaikan pengalaman dan aspirasi daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia juga mendorong penguatan program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas) bagi kepala daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting sekali untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Bupati Andi Ina.

Bupati Barru juga menyoroti persoalan penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) yang kerap membuat kepala daerah berhati-hati karena mekanismenya panjang dan berisiko hukum.

“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, Andi Ina juga menyinggung soal intensitas perjalanan dinas kepala daerah yang kerap disalahpahami. Ia menegaskan, aktivitas tersebut justru bagian dari upaya menjemput program dan anggaran pusat untuk kepentingan daerah.

“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut menyasar keluarga miskin ekstrem dan kini telah memasuki tahap tender sebagai bukti nyata kolaborasi lintas kementerian.

Lebih lanjut, Bupati Barru mengusulkan agar KPK kembali mengaktifkan Program PAKU Integritas, yakni pelatihan antikorupsi bagi kepala daerah dan pasangannya.

“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, disertai kegiatan ‘shock therapy’ yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya.

Andi Ina juga membagikan pengalaman mengikuti simulasi di Ruang Tahanan KPK Merah Putih yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

“Kami diajak melihat langsung ruang tahanan KPK. Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” ungkapnya.

Menurutnya, pengalaman seperti itu perlu dilanjutkan sebagai upaya pencegahan dini.

“Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional dalam menjalankan kebijakan, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” ucapnya.

Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina mengajak para kepala daerah memperkuat integritas dan komitmen.

“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ujarnya disambut tawa peserta.

“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi mencakup tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan sistem pengawasan internal yang kuat di setiap daerah.

Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.