BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., membuka sekaligus memimpin rapat pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan forum menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Abustan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Barru.

“Forum kepatuhan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi penegak hukum dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memastikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Barru,” ujarnya.

Sementara itu, Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Iman Muhammad Amin, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pembentukan forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan kepatuhan di lapangan.

“Forum ini akan menjadi sarana bersama untuk membahas langkah-langkah pengawasan dan tindak lanjut bagi perusahaan atau pemberi kerja yang belum patuh dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan forum sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi antarinstansi, khususnya pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.

Adapun tujuan utama pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan bagi seluruh pekerja, optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan hukum di daerah, serta mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekda Barru, unsur BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri Barru, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Hukum Setda, serta perangkat daerah terkait lainnya.