BARRU, LENSAMERDEKA.COM — Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Multisektor Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Hidrometeorologi Basah periode Triwulan IV Tahun 2025, Jumat (31/10/2025). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Data Setda Barru ini menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sektor pelaksana.

Rakor dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, yang hadir mewakili Bupati Barru. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran pemerintah menghadapi potensi bencana di musim penghujan.

“Pemerintah harus hadir lebih awal ketika masyarakat tertimpa musibah,” tegas Abubakar.

Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera melaporkan setiap kejadian bencana secara berjenjang agar Posko Siaga Bencana dapat merespons dengan cepat. Abubakar juga menyinggung kejadian hujan deras pada 26 Oktober 2025 yang sempat menyebabkan genangan di beberapa titik jalan Trans Sulawesi.

“Bupati dan Wakil Bupati Barru mengharapkan seluruh jajaran bergerak cepat dalam menghadapi kondisi seperti ini,” ujarnya.

Abubakar menambahkan bahwa Pemkab Barru telah menyiapkan Posko Siaga Bencana yang beroperasi 1×24 jam di depan Rumah Jabatan Bupati Barru. Langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam pelaporan kondisi bencana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Abubakar mencontohkan kabar di media sosial yang sempat menyebut jalan Trans Sulawesi “putus” pada 26–27 Oktober lalu, padahal faktanya hanya terjadi pelambatan lalu lintas.

“Data yang akurat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Dalam sesi tanggapan, Sekda Abubakar menyoroti peran penting pemerintah desa dalam menjaga infrastruktur, terutama drainase dan jalan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan drainase merupakan kewenangan Balai Jalan, bukan pemerintah desa. Namun demikian, desa diminta proaktif menyampaikan usulan perbaikan kepada Dinas PU Provinsi, sambil melakukan langkah antisipatif di lapangan.

“Desa bisa melakukan kerja bakti membersihkan saluran air dan memasang tanda peringatan di titik rawan longsor atau jalan rusak,” imbaunya.

Abubakar juga menjelaskan bahwa penyumbatan gorong-gorong sering disebabkan material tanah dan lumpur yang terbawa air. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja bakti rutin untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah banjir.

Rakor multisektor ini dihadiri oleh pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Barru berharap seluruh unsur pemerintah semakin siap, tanggap, dan solid dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat menjelang akhir tahun.