MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pengeluaran konsumsi rokok menjadi sorotan utama bagi penduduk miskin Sulawesi Selatan (Sulsel), karena menggerus kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan, pengeluaran rokok penduduk miskin dua kali lipat dibanding rata-rata masyarakat di perkotaan maupun pedesaan.

Menurut BPS Sulsel, pengeluaran konsumsi penduduk Sulsel pada 2024 mencapai 5,18 persen di perkotaan dan 7,99 persen di pedesaan. Sementara pengeluaran untuk rokok dan tembakau tercatat sebesar 14,25 persen di perkotaan dan 13,13 persen di pedesaan.

“Konsumsi rokok menggerus ekonomi masyarakat miskin Sulsel. Pengeluaran untuk rokok bahkan lebih besar daripada daging, telur, dan ikan. Saat kebutuhan dasar terabaikan, kemiskinan makin sulit diputus,” tulis BPS Sulsel di akun media sosial resminya.

Dampak Konsumsi Rokok terhadap Kemiskinan

Data dari WHO 2021 menegaskan, konsumsi tembakau berkontribusi pada kemiskinan karena mengalihkan pengeluaran rumah tangga dari kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal ke pembelian rokok.

Persentase penduduk miskin Sulsel tercatat 7,60 persen, turun 0,17 persen poin dibanding September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang 13,64 ribu orang, menjadi 698,13 ribu orang, menandakan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Baca juga: TP PKK Barru Berbagi di Momen Kemerdekaan, Sasar Warga Kurang Mampu
Baca juga: Asrama Mahasiswa Sulsel di Bandung Terancam Runtuh

Meski ada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pengeluaran masih menjadi tantangan. Gini Ratio Sulsel pada Maret 2025 tercatat 0,363, naik sedikit dari 0,360 pada September 2024, menunjukkan kesenjangan ekonomi belum sepenuhnya teratasi.

Baca juga: Gappembar Gelar Rakor Bersama Disparpora Bahas Beasiswa 2025

Pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah dan masyarakat lebih fokus pada edukasi konsumsi rokok, sekaligus mendorong pengalokasian pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar. Hal ini dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mengurangi disparitas sosial di Sulawesi Selatan.