Oleh: Sulhan

LENSAMERDEKA.COM – Krisis kemanusiaan dan ketimpangan ekonomi akibat kapitalisme-neoliberal membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar romantisme sejarah. Bagi kader HMI, jawabannya adalah Revitalisasi NDP yang dikontekstualisasikan dengan Wawasan Nusantara 5.0. Kini, perjuangan kita bukan lagi soal batas wilayah, melainkan kedaulatan mental dan digital di tengah arus teknologi.

Kepemimpinan profetik adalah kunci untuk mengembalikan kedaulatan bangsa. Namun, perlu ditegaskan bahwa kepemimpinan ini bukanlah politik praktis yang menghalalkan segala cara. Bagi kader HMI, kemenangan tanpa etika adalah pengkhianatan terhadap NDP. Rekayasa sosial yang kita lakukan harus mampu menyuntikkan nilai kemanusiaan ke dalam algoritma dan kebijakan digital, agar teknologi tidak menjadi alat penindasan baru.

Secara ideologis, integrasi nilai Keislaman, Keindonesiaan, dan Pancasila sudah final sebagai landasan perjuangan. Tantangan nyata saat ini adalah membangun Arsitektur Teknologi kaderisasi yang mampu melahirkan intelektual yang tidak hanya jago berwacana, tetapi juga cakap mengeksekusi perubahan.

BACA JUGA:
Merdeka Tapi Tenggelam: Bencana di Sumatra dan Harga Mahal Kerusakan Alam

Kepemimpinan profetik di era digital bukan sekadar tentang penguasaan perangkat keras atau kecakapan dalam koding, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai kenabian seperti Amanah, Tabligh, Fathanah yang diaktualisasikan ke dalam ruang siber yang seringkali nir-etika. Kader HMI harus mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak justru memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dengan menjadikan NDP (Nilai-Nilai Dasar Perjuangan) sebagai kompas moral, setiap inovasi teknologi yang lahir dari tangan kader haruslah bersifat emansipatoris; teknologi yang membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan, bukan justru menjadi instrumen pengawasan yang opresif.

BACA JUGA:
Tinjauan Kritis Menavigasi Gejolak Sosial-Politik: Gelombang Demonstrasi yang Melanda Indonesia

Lebih jauh lagi, sintesa antara ideologi dan teknologi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam pola kaderisasi. HMI tidak boleh lagi hanya menjadi laboratorium wacana yang terjebak pada dialektika tanpa ujung, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat inovasi solusi” yang berbasis riset dan data. Ketika seorang kader mampu mengawinkan kedalaman spiritualitas dengan ketangkasan digital, maka cita-cita masyarakat adil makmur bukan lagi sekadar utopia di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang bisa dibangun secara sistematis. Inilah esensi dari kedaulatan mental: sebuah keyakinan bahwa di bawah naungan Pancasila dan Islam, kita tidak hanya menjadi penonton perubahan, melainkan arsitek utama peradaban masa depan.

Jika kualitas Indonesia diukur dari ideologi kadernya, maka setiap kader HMI harus menjadi teknokrat yang ideologis: menguasai instrumen modernitas namun tetap setia pada misi ketauhidan. Inilah jalan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah di tengah disrupsi zaman.