MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktural partai untuk aktif menyosialisasikan penolakan terhadap rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Instruksi ini ditegaskan sebagai sikap politik resmi partai dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, A. Suhada Sappaile, menyatakan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk komitmen partai terhadap sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi langsung kepada rakyat. Menurutnya, perubahan mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung berisiko melemahkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

BACA JUGA:
Prabowo Bicara Soal ‘Tukang Kritik’, Said Didu Beri Peringatan

PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Langkah Mundur Demokrasi

DPC PDI Perjuangan Makassar menilai mekanisme Pilkada tidak langsung melalui DPRD sebagai kemunduran serius bagi demokrasi. Sistem tersebut dinilai berpotensi menghapus hak politik rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

“Memundurkan demokrasi sama artinya dengan menggiring kesadaran politik publik kembali ke zaman Orde Baru. Hak partisipasi politik langsung rakyat berpotensi direbut paksa dan dijadikan alat permainan segelintir elite partai di ruang sempit DPRD,” tegas Suhada dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

BACA JUGA:
PKB Sulsel Matangkan Persiapan Jelang Muswil 2025 di Makassar

Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatiran PDIP Makassar bahwa Pilkada lewat DPRD dapat mempersempit ruang kontrol publik serta membuka peluang terjadinya transaksi politik yang tidak transparan.

Untuk memastikan sikap penolakan ini dipahami secara luas, Ketua DPC Makassar melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arsony, menginstruksikan agar wacana penolakan Pilkada lewat DPRD dibumikan hingga ke seluruh struktur partai. Sosialisasi tersebut menyasar pengurus tingkat kecamatan, kelurahan, hingga basis akar rumput.

Langkah ini dinilai penting agar kader partai memiliki kesamaan sikap politik dan mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak negatif Pilkada tidak langsung terhadap kualitas demokrasi lokal.

Sebagai konteks, wacana Pilkada melalui DPRD kembali mengemuka dalam diskursus politik nasional dan memicu perdebatan publik. Sejumlah kalangan menilai sistem tersebut lebih efisien, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya mengancam prinsip kedaulatan rakyat.

BACA JUGA:
Ratusan Warga Hadiri Reses Syamsu Rijal, Aspirasi Mengalir dari Balusu dan Soppeng Riaja

Secara politik, DPC PDI Perjuangan Makassar mengakui bahwa sistem pemilihan tidak langsung berpotensi menguntungkan PDI Perjuangan. Hal ini mengingat PDIP merupakan pemenang Pemilu Legislatif secara nasional dan memiliki basis kekuatan signifikan di berbagai daerah.

Namun demikian, Suhada menegaskan bahwa potensi keuntungan elektoral tidak menjadi alasan untuk mengorbankan prinsip dasar demokrasi yang selama ini diperjuangkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Demokrasi adalah roh perjuangan partai kami. Karena itu, sekalipun secara elektoral menguntungkan, sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus ditolak,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, DPC PDI Perjuangan Makassar menegaskan komitmennya untuk tetap berada di barisan terdepan dalam menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, jujur, dan demokratis. Partai menilai, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika rakyat dilibatkan secara penuh dalam proses politik.