MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menyerahkan LKPD Barru 2025 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penyerahan LKPD Barru 2025 dilakukan langsung oleh Bupati Barru bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar.

Bupati Barru hadir didampingi Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin serta Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Barru Abu Bakar.

BACA JUGA:
Entry Meeting LKPD 2025, Barru Perkuat Akuntabilitas

LKPD Segera Diaudit BPK

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan yang telah diterima akan segera memasuki tahap pemeriksaan secara menyeluruh.

“LKPD yang masuk akan kami audit secara menyeluruh dan terperinci. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya ditentukan opini atas laporan keuangan masing-masing daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu oleh setiap pemerintah daerah.

Proses audit ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:
Satu Tahun Andi Ina–Abustan, Barru Catat 13 Capaian

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sementara itu, Bupati Barru menegaskan bahwa penyerahan LKPD Barru 2025 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah tetap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

BACA JUGA:
Bupati Barru Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2025

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Barru akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara kontekstual, ketepatan waktu penyerahan LKPD menjadi indikator awal komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjadi langkah awal menuju opini audit yang lebih baik dari BPK.