Bupati Barru Tegaskan Dukungan untuk Tenaga P3K Daerah

BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Kinerja Pemkab Barru 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,16 persen. Namun, di balik capaian tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengungkap sejumlah tantangan serius, terutama pada sektor infrastruktur dan keterbatasan fiskal daerah.

Pemaparan Kinerja Pemkab Barru 2025 tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).

Ekonomi Tumbuh, Infrastruktur Jadi Tantangan

Bupati Andi Ina menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Barru meningkat dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025. Selain itu, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Capaian ini bukan kerja saya dan Wakil Bupati semata, tetapi hasil kerja bersama, termasuk peran besar DPRD Kabupaten Barru,” ungkapnya.

Selain sektor ekonomi, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan akses layanan dasar, penguatan infrastruktur wilayah, serta penanganan isu strategis seperti kemiskinan, stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal dengan proyeksi APBD sekitar Rp700 miliar.

Di sektor infrastruktur, kondisi jalan masih menjadi perhatian utama. Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan layak, baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus mencari dukungan dari pemerintah pusat, seperti melalui program Inpres Jalan Daerah yang sebelumnya telah membantu sekitar Rp50 miliar,” jelasnya.

Komitmen Lindungi Tenaga P3K

Selain infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Bupati mengakui masih adanya kekurangan layanan di rumah sakit, puskesmas, hingga pustu yang perlu segera dibenahi.

“Ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki agar pelayanan kesehatan bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti kebijakan alokasi anggaran pusat yang mensyaratkan pemenuhan angka 30 persen. Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini membuat target tersebut sulit dipenuhi secara penuh.

Menurutnya, struktur belanja daerah masih didominasi belanja pegawai, khususnya tenaga P3K yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

“P3K tidak bisa dan tidak boleh kita korbankan. Mereka berada di garda terdepan pelayanan masyarakat,” tegas Bupati.

Ia menjelaskan, di sektor pendidikan dan kesehatan, tenaga P3K memegang peranan vital. Pengurangan anggaran pada sektor ini berpotensi langsung menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan kita kepada mereka yang telah bekerja dan mengabdi untuk masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengajak DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan tenaga P3K sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

“Mari kita berdiri bersama mereka. Jika bukan kita yang memperjuangkan nasib mereka, lalu siapa lagi?” tutupnya.

Sebagai penutup, Bupati menegaskan komitmen untuk terus berbenah serta menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan dalam mempercepat pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan inovasi demi mewujudkan Kabupaten Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera.