MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menggarap serius persoalan kerusakan sistem irigasi yang dinilai menghambat produktivitas sektor pertanian. Tercatat, dari 38 daerah irigasi yang perlu penanganan, hanya sekitar 17.193 hektare yang masih dalam kondisi baik. Sementara itu, 19.411 hektare mengalami kerusakan sedang, dan 22.254 hektare masuk kategori rusak berat dari total cakupan 58.858 hektare.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat koordinasi khusus pada Kamis, 17 April 2025 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Pertemuan ini turut menghadirkan para kepala daerah se-Sulsel serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengajukan permohonan rehabilitasi infrastruktur irigasi melalui Sistem Informasi Pemrograman (Sipro) milik KemenPU. “Anggaran sudah tersedia, tinggal menunggu verifikasi di Sipro agar bisa langsung diproses,” ujarnya.

Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, menjelaskan bahwa kerusakan irigasi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan saluran irigasi. “Kami libatkan langsung Direktur Irigasi dan Rawa dari KemenPU untuk meninjau kondisi di lapangan. Ini bagian dari upaya mendukung swasembada pangan,” ungkapnya.

Nur Alamsyah juga menambahkan bahwa irigasi yang masih bisa dimanfaatkan tetap akan dioptimalkan, sembari menunggu perbaikan menyeluruh. Pemerintah menargetkan Indeks Pertanaman (IP) bisa meningkat menjadi tiga kali tanam setahun. “Kalau infrastruktur air terjamin, produktivitas petani Sulsel bisa meningkat dan memberi kontribusi besar terhadap pasokan pangan nasional,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, kerusakan irigasi tidak hanya terjadi pada wilayah kewenangan Pemprov Sulsel, tetapi juga meliputi infrastruktur di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pusat.

• Irigasi kewenangan pusat: 25 item, menjangkau 242.000 hektare. Dari jumlah ini, 161.000 hektare dalam kondisi baik, 49.000 hektare rusak sedang, dan 32.000 hektare rusak berat.
• Irigasi kewenangan kabupaten: Mencakup 210.000 hektare di 22 kabupaten. Sebanyak 78.000 hektare dalam kondisi baik, 66.000 hektare rusak sedang, dan 65.000 hektare mengalami kerusakan berat.

Masalah irigasi di Sulsel bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut keberlanjutan pangan dan kesejahteraan petani. Ketika irigasi rusak, musim tanam terganggu, produktivitas menurun, dan ketahanan pangan nasional ikut terdampak.

Keseriusan pemerintah dalam menyiapkan anggaran dan mengoordinasikan lintas sektor menjadi langkah strategis. Namun, eksekusi dan pengawasan lapangan akan menjadi ujian utama dari semua rencana tersebut.