JAKARTA, LENSAMERDEKA.COM — Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi persyaratan teknis dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD), khususnya ketentuan mengenai lebar jalan minimal 5,5 meter yang kerap menjadi penghalang bagi daerah dalam mengakses bantuan.

Dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Teguh menilai syarat tersebut tidak realistis jika diterapkan secara kaku, terutama di kawasan pertanian dan perkebunan.

“Banyak jalan akses pertanian yang sangat vital bagi ketahanan pangan, tetapi tidak memenuhi syarat lebar 5,5 meter,” tegasnya.

Ia mencontohkan bahwa bahkan sejumlah jalan nasional di berbagai wilayah masih memiliki lebar kurang dari lima meter. Jika aturan tersebut terus diberlakukan tanpa fleksibilitas, ia khawatir daerah-daerah akan kesulitan mendapatkan bantuan IJD, padahal jalan itu penting untuk mendukung program swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain isu jalan daerah, Teguh juga menyoroti minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam rencana tersebut, hanya 16 kilometer pembangunan pengendali banjir dan 4 kilometer pengamanan pantai yang dialokasikan secara nasional.

“Apakah dengan anggaran sebesar itu cukup menjangkau wilayah-wilayah rawan banjir di seluruh Indonesia?” tanya Teguh, sembari menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalami banjir tahunan di berbagai kawasan pesisir seperti Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare.

Ia juga mengkritik proporsi anggaran darurat bencana dalam pagu tambahan sebesar Rp68,88 triliun, yang hanya menyisihkan Rp0,55 triliun untuk penanganan bencana.

Menurut Teguh, isu kebencanaan sudah menjadi permasalahan nasional yang disuarakan oleh hampir semua anggota DPR dari dapil masing-masing. Oleh karena itu, ia mendesak agar penanggulangan bencana menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

“Jika kita biarkan bencana seperti banjir tanpa penanganan sistemik, maka biaya infrastruktur akan terus membengkak tiap tahun,” ujarnya.

Teguh menekankan pentingnya menyelesaikan akar persoalan bencana dari hulu, seperti perbaikan tata kelola air, pembangunan tanggul, reboisasi, hingga penataan kawasan pesisir.

“Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan bencana dari hulu, maka ke depan biaya preservasi bisa lebih rendah, pembangunan lebih efisien, dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.