BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Sejumlah anggota kelompok tani di Kabupaten Barru menyampaikan keluhan terkait pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah. Mereka menilai, penggunaan hand traktor, dompeng, maupun mesin panen masih kerap didominasi ketua kelompok, sehingga anggota lain kurang mendapat kesempatan.

“Sebagai anggota, kami seharusnya mendapat giliran sesuai kebutuhan musim tanam. Tetapi kenyataannya, ketua lebih sering memakai untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kami hanya kebagian sisa,” ujar seorang petani saat berdialog dengan anggota Komisi II DPRD Barru.

Selain soal penggunaan, petani juga menyoroti tarif sewa alsintan. Meski merupakan bantuan pemerintah, anggota tetap dikenakan biaya sewa dengan nominal yang dinilai sama seperti tarif di luar kelompok. “Kalau sewa dompeng di luar Rp25 ribu per are, di kelompok seharusnya lebih murah, misalnya Rp15 ribu per are. Tapi faktanya tetap dipatok sama,” keluhnya.

Mereka juga mengingatkan perlunya pemerataan distribusi. Ada kelompok yang sudah menerima hingga tiga unit dompeng, sementara ada kelompok lain yang belum pernah mendapat bantuan. “Sebaiknya yang sudah punya tidak diberi lagi. Lebih baik dialihkan ke kelompok lain,” tambah petani lainnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Barru, Herman Jaya, S.Pi, menegaskan akan memanggil Dinas Pertanian untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Alsintan adalah bantuan pemerintah, milik kelompok, bukan pribadi. DPRD tentu ingin memastikan pengelolaannya adil dan tepat sasaran,” tegasnya.

Herman menambahkan, DPRD akan mendorong regulasi teknis dan sistem pengawasan yang lebih jelas agar bantuan alsintan benar-benar bermanfaat bagi petani. “Kami akan kawal aspirasi petani ini. Tujuannya agar bantuan meningkatkan kesejahteraan, bukan menimbulkan kecemburuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian Barru diketahui selama ini telah menyalurkan berbagai bantuan alsintan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Namun, persoalan yang muncul lebih banyak terkait pengelolaan di tingkat kelompok. Karena itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan bersama agar manfaat bantuan bisa dirasakan merata oleh seluruh petani.