BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara daring, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD 2025 di seluruh pemerintah daerah.

Entry meeting berlangsung dari Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 MPP Kantor Bupati Barru dan terhubung secara virtual dengan pusat kegiatan di Bali. Forum ini diikuti pemerintah daerah se-Indonesia dalam lingkup Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI.

BACA JUGA:
Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui DPRD, Barru Pertahankan Predikat WTP

Pemeriksaan LKPD 2025 Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekda Barru Abubakar, Ketua Tim Pemeriksa Interim LKPD Kabupaten Barru BPK Sulsel Muhammad Rizal Fadhil, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Barru, Inspektur Kabupaten Barru, serta jajaran BKAD Barru.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya disiplin pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peran aktif kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektorat dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:
Wabup Barru Usul Penyederhanaan Dana Transfer Daerah saat Rapat DPD RI

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat digitalisasi layanan publik. Sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah juga disebut menjadi kunci keberlanjutan program pembangunan.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD 2025 bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memperkuat tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.

“Pemeriksaan diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.

BACA JUGA:
Bupati Barru Lantik Delapan Kepala Pasar Baru, Tegaskan Pentingnya Tata Kelola yang Transparan

Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, momentum ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Kehadiran Wakil Bupati bersama jajaran menunjukkan kesiapan daerah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif.

Komitmen tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. Pemeriksaan LKPD dipandang sebagai ruang pembelajaran dan penguatan sistem keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dimulainya Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Pemkab Barru menegaskan kesiapannya menghadapi seluruh proses audit secara profesional. Pemeriksaan ini diharapkan semakin mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, bertanggung jawab, serta mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.