BARRU, LENSAMERDEKA.COM – RDP PT CONCH Barru di DPRD Kabupaten Barru berujung ricuh setelah terjadi ketegangan antara peserta forum dalam pembahasan legalitas dan kewajiban perusahaan, Jumat (10/4/2026). Kericuhan dipicu aksi walk out dari perwakilan Gabungan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Barru (Gappembar) yang tidak puas dengan respons pemerintah daerah.

Dalam RDP PT CONCH Barru tersebut, forum awalnya berlangsung kondusif dengan dominasi pandangan pro-investasi. Namun situasi berubah tegang ketika Gappembar mempertanyakan aspek legalitas serta kewajiban pajak perusahaan yang dinilai belum dipenuhi.

Walk Out Picu Ketegangan Forum

Perwakilan Gappembar menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menolak investasi, melainkan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Mereka menyoroti dugaan belum terpenuhinya kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT CONCH.

“Jika tidak ada SP1, maka hal ini rawan menimbulkan potensi dugaan korupsi,” ujar perwakilan Gappembar dalam forum.

Gappembar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Barru segera menerbitkan Surat Peringatan (SP1) sebagai dasar penegakan sanksi administratif. Namun, pihak pemerintah memilih menampung seluruh pertanyaan terlebih dahulu dan akan menjawab secara kolektif di akhir sesi.

Tidak puas dengan mekanisme tersebut, perwakilan Gappembar memutuskan keluar dari ruang rapat. Aksi walk out ini kemudian memicu reaksi dari peserta lain yang meminta mereka meninggalkan ruangan secara tegas.

Situasi pun memanas. Sejumlah peserta terlihat terpancing emosi hingga terjadi ketegangan fisik. Aparat kepolisian yang berjaga langsung turun tangan untuk mengamankan kondisi dan mengawal perwakilan Gappembar keluar dari lokasi.

Rapat Diskors, DPRD Lanjutkan Pembahasan

Moderator rapat, yang dipimpin oleh anggota DPRD Barru, Syamsu Rijal, berulang kali mengingatkan peserta untuk menahan diri dan menjaga suasana tetap kondusif.

Untuk meredam situasi, rapat sempat diskors sementara. Setelah kondisi kembali terkendali, pembahasan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Gappembar.

Secara substansi, RDP PT CONCH Barru membahas aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan legalitas operasional perusahaan yang menjadi perhatian publik. Isu ini memunculkan perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung investasi sebagai pendorong ekonomi daerah dan pihak yang menuntut kepatuhan hukum secara ketat.

Dalam konteks lokal, polemik ini mencerminkan tantangan Kabupaten Barru dalam menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kehadiran investor dinilai penting, namun tetap harus berada dalam koridor regulasi.

Kericuhan dalam forum ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, khususnya dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan investor agar konflik serupa tidak terulang.