BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Belakangan ini, masyarakat di media sosial ramai memperbincangkan kegiatan pertambangan yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Barru. Isu ini pun menarik perhatian anggota legislatif setempat, yang kemudian berinisiatif untuk menggali lebih dalam persoalan tersebut. Sebagai langkah awal, mereka melakukan konsultasi dengan dua instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mendapatkan kejelasan terkait perizinan dan dampak lingkungan dari aktivitas tambang tersebut.

Rombongan konsultasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsu Rijal, dan berlangsung pada Jumat (7/3/2025). Mereka mengunjungi dua kantor dinas, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Syamsu Rijal, pihaknya merasa perlu berkonsultasi dengan kedua instansi tersebut karena saat ini kewenangan dalam pengelolaan pertambangan telah berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

“Akhir-akhir ini problematika tambang banyak disoroti masyarakat karena berhubungan dengan masalah lingkungan dan perisinan,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pertambangan di Kabupaten Barru saat ini banyak berpusat di kawasan pegunungan, terutama di Kecamatan Mallusetasi, Tanete Riaja, dan Pujananting. Jenis tambang yang beroperasi pun cukup beragam, mulai dari tambang galian C, tras, hingga pertambangan emas.

Dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sektor tambang, DPRD Barru berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik dari sisi keberlanjutan lingkungan maupun kepastian hukum dalam perizinan tambang di daerah tersebut.