PANGKEP, LENSAMERDEKA.COM — Dugaan praktik korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tahun anggaran 2023–2024 mulai ditangani serius oleh aparat kepolisian. Satreskrim Polres Pangkep mengonfirmasi telah memeriksa hampir dua puluh orang terkait proyek yang kini disorot publik itu.

Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muhammad Saleh, menyatakan pihaknya telah memanggil sejumlah saksi, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), perwakilan perusahaan penyedia jasa kebersihan, serta beberapa pekerja.

“Iya, sudah kita panggil PPK-nya dan juga pihak perusahaan jasa serta pekerjanya untuk diminta keterangannya,” jelasnya saat ditemui di Mapolres Pangkep, Kamis (17/7).

Menurutnya, hingga saat ini total 19 orang telah diperiksa, dan proses telah memasuki tahap audit sebagai bagian dari penyelidikan lanjutan.

Kasus ini mencuat setelah Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi melontarkan desakan kepada aparat hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan yang dianggap berpotensi merugikan keuangan negara. Koordinator ACC Sulawesi, Kadir, menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan.

“Kalau memang ada dugaan pidana dan potensi kerugian negara, naikkan ke penyidikan. Jangan sampai publik bertanya siapa yang bermain dan siapa yang dilindungi,” tegasnya, Sabtu (12/7).

Nada yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Gerindra, H. M. Lutfi Hanafi. Ia mendukung penuh langkah penegakan hukum dan meminta agar tidak ada intervensi dalam proses penyelidikan.

“Saya pribadi mempersilakan dan memberikan kesempatan kepada pihak APH untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ini,” kata Lutfi.

Isu dugaan penyimpangan anggaran di tubuh lembaga legislatif daerah ini menjadi perhatian masyarakat. Dengan anggaran ratusan juta rupiah yang dipersoalkan, berbagai pihak menuntut proses hukum berjalan profesional dan bebas dari tekanan politik.

Polres Pangkep sendiri belum mengungkap secara spesifik nominal anggaran yang tengah diaudit. Namun, kejelasan arah penanganan kasus ini menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan anggaran di daerah.