BARRU, LENSAMERDEKA.COM — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan kesiapan memperkuat perlindungan lahan sawah sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Lahan Sawah yang digelar pemerintah pusat secara virtual, Senin (11/2025).

Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, bersama unsur Forkopimda, Pj Sekda, BPN Barru, dan pimpinan OPD terkait menghadiri rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pertemuan tersebut menjadi forum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah di tengah meningkatnya ancaman alih fungsi lahan produktif.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan perlindungan lahan sawah sebagai prioritas nasional yang memerlukan ketepatan data lintas kementerian dan daerah.
“Data harus akurat, terverifikasi, dan terintegrasi. Kita tidak boleh kehilangan sawah produktif hanya karena ketidaksinkronan data,” ujarnya.

Daerah diminta mempercepat sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap masih banyak ketidaksesuaian data di berbagai daerah, termasuk lahan sawah yang telah berubah fungsi tetapi tetap tercatat sebagai lahan pertanian. Ia menegaskan moratorium penerbitan KKPR untuk daerah yang belum merampungkan validasi data.

Nusron juga menetapkan sejumlah target penting bagi daerah, antara lain:

• Verifikasi sawah eksisting

• Penyempurnaan peta perlindungan lahan sawah

• Penetapan KP2B dalam RTRW

• Revisi RTRW paling lambat Februari 2026

• Penyelesaian revisi RTRW provinsi yang tertunda

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengingatkan bahwa lahan dan air merupakan faktor produksi yang tidak tergantikan.
“Petani bisa upayakan benih, pupuk, bahkan alat. Tapi kalau lahan hilang, itu tidak bisa diganti,” tegasnya.

Ia juga menyebut target pemerintah mencetak 3 juta hektare sawah baru serta menyiapkan insentif bagi daerah yang konsisten menjaga lahan pertanian.

Kepala BIG Muhammad Aris menekankan pentingnya satu standar data geospasial nasional untuk memastikan sinkronisasi perencanaan. Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani memperingatkan potensi curah hujan tinggi hingga awal 2026, terutama di wilayah selatan Indonesia termasuk sebagian Sulawesi Selatan.

Usai rakor, Wakil Bupati Barru Abustan menegaskan komitmen Pemkab Barru menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat.

“Kami di Barru berkomitmen menjaga lahan sawah sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi data dan revisi tata ruang akan kami percepat sesuai arahan pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Barru telah berkoordinasi dengan BPN dan OPD teknis untuk memperkuat pengawasan alih fungsi lahan serta menyiapkan kebijakan insentif bagi petani agar lahan tetap produktif.

Pemkab Barru juga akan memanfaatkan data geospasial dan informasi cuaca dari BIG dan BMKG untuk merumuskan strategi pengelolaan lahan, terutama menghadapi risiko banjir dan curah hujan ekstrem.