JAKARTA, LENSAMERDEKA.COM – Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan menilai polemik Bandara IMIP di Morowali sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Bandara yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas bea cukai dan imigrasi itu sebelumnya disebut sebagai “bandara gaib” karena aktivitasnya tidak diawasi aparat negara.

“Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo selama ini bahwa negara sudah bocor, ini salah satu bukti. Keamanan negara dimasuki orang yang nggak jelas, aneh kok didiamkan selama ini. Negara harus bersikap, jangan mau kita disepelekan,” ujar Kurniawan dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

Kurniawan menyebut kejanggalan di Morowali itu dapat dikategorikan sebagai penjajahan modern karena pengoperasian bandara berlangsung tanpa perangkat resmi negara. Ia menyoroti ketiadaan bea cukai dan imigrasi sejak bandara tersebut diresmikan pada 2019.

“Di Morowali tidak adanya bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut, ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta ini diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih sikat karena tidak menghormati bangsa ini!” katanya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana aktivitas penerbangan dapat berjalan bertahun-tahun tanpa aparat negara yang seharusnya mengawasi pergerakan orang dan barang.

“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, kok bisa? Kenapa?” ucapnya.

Kurniawan menegaskan perlunya pemerintah membuka secara gamblang pihak yang memberikan izin operasional bandara sejak awal. Menurutnya, keberadaan bandara IMIP tanpa pengawasan negara menimbulkan potensi pelanggaran yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

“Yang terpenting pada saat ini perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memberi izin bandara sejak awal. Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” katanya.

Temuan Satgas PKH

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa kehadiran otoritas negara. Temuan itu disampaikan melalui video di akun Instagram resmi mereka.

“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara… tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” demikian narasi dalam video tersebut.

Video juga menyebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Satgas PKH menemukan banyak kerawanan di bandara tersebut, sementara aktivitas keluar masuk berlangsung tanpa pengawasan.

“Serasa ada negara di dalam negara,” bunyi narasi video tersebut.

Satgas PKH menekankan bahwa meski bandara dibangun dengan pendanaan mandiri, aturan penerbangan nasional wajib ditaati dan negara tetap harus hadir di setiap fasilitas transportasi udara.