BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Rekomendasi DPRD Barru terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, Rekomendasi DPRD Barru yang memuat 22 poin strategis disebut sebagai “kompas” arah pembangunan daerah ke depan, sekaligus menjadi jawaban atas harapan masyarakat.
BACA JUGA:
DPRD dan Pemkab Barru Tetapkan Dua Perda Strategis
Rekomendasi DPRD Jadi Arah Pembangunan
Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas LKPJ secara komprehensif, kritis, dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi akan diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
“Rekomendasi DPRD ini bukan untuk disimpan sebagai dokumen semata, tetapi menjadi kompas arah pembangunan Kabupaten Barru. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pemkab–DPRD Barru Tetapkan KUA–PPAS Rp700 Miliar untuk 2026
Ia mengungkapkan, seluruh 22 poin rekomendasi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam proses perencanaan serta penganggaran, khususnya pada APBD 2027.
“Insyaallah, 22 poin ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027. Kami tidak ingin ada satu rupiah pun anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Barru akan menyusun respons resmi yang terukur, tepat waktu, dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Fokus Transparansi dan Pelayanan Publik
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak selaras dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dalam rapat sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya agenda internal berupa ekspose program dan rencana anggaran APBD 2027.
“Langkah ini saya lakukan agar tidak ada satu sen pun anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Semua harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru,” jelasnya.
BACA JUGA:
Pemkab Barru Serahkan KUA–PPAS 2026 ke DPRD
Ia juga mengajak DPRD untuk terus mengoptimalkan fungsi pengawasan serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
“Jangan lagi perbedaan menjadi penghalang. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Sebelumnya, melalui Anggota DPRD Rezaldi Mahaputra, DPRD menyampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Barru secara umum menunjukkan capaian positif. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah sebesar 97,71 persen, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target.
Selain itu, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren membaik.
BACA JUGA:
Aksi PMII di Barru, Kapolres Hadir dan Kawal Hingga ke DPRD
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan, penguatan pengawasan, serta percepatan realisasi investasi daerah. Harapannya, seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Barru.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Barru, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta berbagai elemen masyarakat.

Comment