BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan pentingnya penanganan terpadu dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan utama di daerah. Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting yang digelar di Aula Bappelitbangda Barru, Jumat (16/5/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Abustan menekankan bahwa isu kemiskinan dan stunting tidak bisa ditangani secara parsial. “Kemiskinan dan stunting adalah tanggung jawab kolektif. Kita memerlukan kerja kolaboratif, tidak sekadar kerja sama administratif, tetapi juga komitmen nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi akar permasalahan yang kompleks,” ujarnya di hadapan para peserta rapat.

Ia menggarisbawahi pentingnya akurasi data dan keterpaduan program lintas sektor. Menurutnya, fluktuasi angka kemiskinan dan stunting di Barru menunjukkan perlunya strategi yang lebih tajam, terukur, dan konsisten.

Tiga fokus strategis daerah dalam penanggulangan dua isu tersebut juga dipaparkan Wabup, yakni:

1. Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, guna memperkuat pelaksanaan program lintas sektor secara efektif;
2. Penanganan stunting melalui intervensi gizi, pelayanan kesehatan terpadu, dan pemberdayaan keluarga;
3. Penguatan kolaborasi multipihak, dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan masyarakat sebagai mitra strategis.

Meski terdapat peningkatan indeks kesehatan daerah dari 75,42 pada 2020 menjadi 80,88 pada 2024, tantangan baru muncul, termasuk meningkatnya kasus penyakit tertentu. Di sisi lain, penurunan angka stunting dari 26,4% pada 2021 menjadi 14,1% di 2023 tidak bertahan lama, karena kembali naik ke 21% akibat terhentinya intervensi program.

Kemiskinan ekstrem juga menjadi sorotan, dengan sejumlah warga tercatat berpenghasilan di bawah Rp250.000 per kapita per bulan. Hal ini menandakan masih lemahnya fondasi ekonomi keluarga prasejahtera.

Untuk itu, Wabup Abustan mendorong transformasi model bantuan sosial dari pendekatan konsumtif menjadi pemberdayaan. “Pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga dan pemberian sertifikasi lahan kepada keluarga miskin adalah contoh bagaimana kita bisa membangun modal sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga mengajak pelaku usaha dan perbankan untuk berperan aktif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan ini, kata dia, dapat berupa alokasi laba perusahaan untuk intervensi kemiskinan dan pendampingan UMKM keluarga miskin agar mandiri secara ekonomi.

Sebagai penutup, Wabup Abustan mengajak seluruh peserta rapat memberikan saran konstruktif untuk memperkuat sinergi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Barru, pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, perwakilan perbankan, pimpinan BUMN/BUMD, pengurus Dompet Dhuafa, Baznas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Langkah Pemkab Barru menunjukkan kesadaran bahwa penanganan stunting dan kemiskinan tak bisa hanya bergantung pada program-program sektoral. Ketimpangan data dan ketidakkonsistenan program menjadi tantangan utama. Dengan mengedepankan kolaborasi multipihak serta transformasi pendekatan dari konsumtif ke pemberdayaan, Barru mengarah pada model pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan reformasi kebijakan sosial.