JAKARTA, LENSAMERDEKA.COM – Ketegangan geopolitik global yang terus membara memberi tekanan besar terhadap perekonomian dunia. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Universitas Nasional (Unas) yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (15/6).

Dalam pidatonya, JK menyoroti deretan konflik bersenjata yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ia menyebut perang Rusia-Ukraina, konflik berkepanjangan antara Israel dan Gaza, hingga eskalasi terbaru antara Iran dan Israel sebagai faktor utama di balik melambatnya laju pertumbuhan ekonomi global.

“Dunia saat ini berada dalam kondisi yang penuh gejolak. Situasi ini menjadi tantangan besar, termasuk bagi para sarjana baru yang akan memasuki dunia kerja,” ujar JK di hadapan ribuan wisudawan.

JK menggarisbawahi bahwa dampak dari instabilitas global ini tidak berhenti di level internasional. Gejolak turut mengguncang sendi-sendi perekonomian domestik, terutama sektor ekspor komoditas strategis. Harga nikel, batubara, tembaga, hingga mineral lainnya—yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia—mengalami penurunan tajam.

“Turunnya harga-harga tersebut tentu berdampak pada penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Ketika pendapatan negara menurun, maka pemerintah harus melakukan efisiensi, yang imbasnya adalah pemangkasan proyek pembangunan,” jelasnya.

Situasi ini memperbesar tekanan terhadap APBN, yang dalam beberapa tahun terakhir juga dibebani oleh peningkatan utang negara.

Menurut JK, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan dampak eksternal, tetapi juga persoalan struktural warisan pemerintahan sebelumnya. Salah satu yang paling krusial adalah beban utang yang terus membengkak, sementara penerimaan negara justru cenderung stagnan.

“Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara dalam membayar utang juga akan tergerus,” tambah mantan Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.

Ia juga menyoroti merosotnya aktivitas sejumlah sektor usaha. Industri perhotelan, kuliner, hingga manufaktur tekstil disebut sudah mulai melakukan pengurangan operasional bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), menandakan pelemahan nyata di tingkat riil ekonomi. Ini, menurutnya, mempersempit peluang kerja bagi lulusan baru.

JK tak luput menyinggung kebijakan ekonomi global, terutama yang dijalankan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump. Ia menilai pendekatan ekonomi Trump lebih mengedepankan kepentingan politik jangka pendek dibandingkan pertimbangan ekonomi rasional yang berkelanjutan.

“Kebijakan ekonomi seperti itu bukan hanya menimbulkan penolakan dari negara-negara lain, tapi juga memicu resistensi dari dalam Amerika sendiri,” tegasnya.

Pernyataan JK menggarisbawahi pentingnya ketahanan ekonomi nasional di tengah turbulensi global yang semakin tak terprediksi. Pandangannya memperingatkan bahwa generasi muda, termasuk para sarjana baru, harus bersiap menghadapi kenyataan pasar kerja yang lebih kompetitif dan dinamis. Pemerintah pun dituntut untuk menyusun ulang strategi fiskal dan pembangunan secara lebih cermat, demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks.