SERANG, LENSAMERDEKA.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (MENKOMDIGI) Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog yang luas dengan insan pers demi menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri media di Indonesia. Menurut Meutya, relasi antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas fondasi kepercayaan publik, konsistensi etika jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat menjadi pembicara dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026). Forum ini dihadiri pimpinan media, jurnalis, serta pemangku kepentingan industri pers dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Meutya menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) terbuka untuk berdiskusi secara konstruktif dengan pelaku media, khususnya terkait tantangan ekonomi yang dihadapi industri pers nasional di tengah transformasi digital.

BACA JUGA:
Pemkab Barru Matangkan Persiapan Pilkades Kabupaten Barru 2026

Pemerintah Dorong Keberlanjutan Industri Pers Nasional

Meutya menilai, konsep pers yang sehat tidak lagi cukup hanya bertumpu pada kebebasan pers dan profesionalisme kerja jurnalistik. Ia menekankan bahwa aspek keberlanjutan, terutama dari sisi ekonomi, menjadi isu krusial yang perlu dibicarakan bersama antara pemerintah dan media.

“Komdigi sangat terbuka dan siap berdiskusi terkait berkelanjutan kehidupan pers di tanah air yang sehat dan juga secara ekonomi lebih baik,” kata Meutya dalam forum tersebut.

Menurutnya, perubahan lanskap media akibat digitalisasi menuntut model bisnis pers yang adaptif dan berkelanjutan. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, Meutya menilai kualitas jurnalisme dan independensi media berpotensi tergerus.

BACA JUGA:
PWI Sulsel Siapkan Wartawan Muda Jadi Profesional Lewat OKK

Selain tantangan ekonomi, Meutya juga menyoroti derasnya arus informasi yang tidak selalu diiringi dengan akurasi. Maraknya disinformasi dan misinformasi, kata dia, menjadi ujian serius bagi hubungan antara pemerintah, pers, dan publik.

“Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme tetapi keberlanjutan,” ujarnya menegaskan.

Meutya mengingatkan bahwa disinformasi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan media arus utama. Kondisi ini berisiko melemahkan posisi pers sebagai rujukan informasi yang kredibel di tengah banjir informasi digital.

“Disinformasi itu mengikis kepercayaan terhadap produk-produk yang kita buat dalam kerangka pers,” kata Meutya.

BACA JUGA:
Kapolres Barru Apresiasi Terbentuknya PWI Barru

Ia menilai menjaga kepercayaan publik merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun insan pers. Karena itu, Meutya mendorong komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan agar ekosistem media nasional tetap sehat, kredibel, dan dipercaya masyarakat.

“Kepercayaan publik yang terus dijaga di tengah banjir informasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital siap menjadi mitra dialog strategis bagi insan pers dalam menghadapi tantangan industri media di era digital. Pemerintah, kata dia, berkepentingan menjaga pers tetap kuat karena peran media sangat penting dalam menopang demokrasi dan literasi publik di Indonesia.