ACEH, LENSAMERDEKA.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot bupati yang meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana. Instruksi tegas itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12/2025).
Perintah ini muncul setelah munculnya kontroversi terkait Bupati Aceh Selatan yang diketahui berada di luar daerah ketika masyarakatnya terdampak musibah.
Presiden Prabowo awalnya menyapa para bupati yang hadir dalam rapat terbatas. Ia mengapresiasi kehadiran kepala daerah yang tetap berada di lapangan mendampingi warga saat bencana terjadi.
“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.
Prabowo Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab
Setelah menyampaikan apresiasi, Prabowo menyinggung adanya kepala daerah yang justru pergi meninggalkan wilayah saat bencana. Ia menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh lari dari masalah, apalagi ketika masyarakat sedang membutuhkan kehadiran negara.
BACA JUGA:
Prabowo Pastikan Percepatan Pembangunan Jembatan Bailey di Aceh
“Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu, Mendagri bisa ya diproses hahah. Bisa? hahaha,” kata Prabowo.
Ia kemudian mencontohkan standar disiplin dalam dunia militer. Menurutnya, tindakan meninggalkan tugas dalam situasi genting merupakan pelanggaran serius.
“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu,” tegasnya.
BACA JUGA:
Status Bencana Nasional Dianggap Kunci Percepatan Pemulihan Aceh
Instruksi Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin memastikan seluruh kepala daerah siap memimpin tanggap darurat di lokasi masing-masing. Dalam konteks kebencanaan, kehadiran bupati sangat krusial karena menyangkut koordinasi bantuan, evakuasi korban, hingga penanganan pascabencana.
Kasus Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Viral Pergi Umrah
Pernyataan Prabowo muncul seiring mencuatnya kasus Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang viral karena berada di Tanah Suci saat wilayahnya diterjang bencana. Foto Mirwan saat menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya beredar luas di media sosial.
Foto tersebut awalnya diunggah oleh pihak travel umrah, lalu dikomentari warganet karena diunggah bersamaan dengan kabar bencana yang melanda Aceh Selatan. Banyak warga mempertanyakan alasan sang bupati meninggalkan daerahnya di saat masyarakat memerlukan perhatian pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Korban Tewas Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 914 Orang
Kondisi ini menimbulkan polemik publik karena pejabat publik memiliki tanggung jawab langsung terhadap penanganan bencana di wilayahnya. Di banyak daerah di Indonesia, kehadiran kepala daerah di lokasi bencana dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat sasaran, termasuk koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan relawan.
Instruksi Prabowo untuk mencopot bupati yang lari dari tanggung jawab dianggap sebagai peringatan keras bagi pejabat daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan standar kepemimpinan dalam situasi darurat terpenuhi. Analis kebencanaan juga menilai bahwa pemimpin harus berada di garis depan saat warganya terkena musibah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat Aceh menilai pernyataan Presiden dapat meningkatkan disiplin dan kesiapsiagaan pejabat daerah. Dalam konteks Aceh yang kerap menghadapi bencana seperti banjir, gempa, dan longsor, kesiapan pemimpin lokal sangat menentukan efektivitas penanganan darurat.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kemendagri mengenai langkah administratif terhadap Bupati Aceh Selatan. Namun arahan Presiden Prabowo memberikan dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi lebih ketat kinerja kepala daerah, terutama dalam situasi bencana.
Comment