BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penyerahan Penghargaan Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Barru sekaligus penyampaian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi dan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Acara yang berlangsung di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru itu dihadiri langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang, staf ahli bupati, asisten Setda, pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, hingga para inovator pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Barru menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik Barru bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.

“Inovasi adalah kunci utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak. Pelayanan publik tidak hanya harus cepat dan mudah, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Bupati.

BACA JUGA:
Komitmen Barru Perkuat Koperasi Desa Diganjar Penghargaan Kemendes PDTT

Inovasi Pelayanan Publik Barru Dorong Reformasi dan Pencegahan Korupsi

Bupati Barru bersama Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara dan perangkat daerah yang telah melahirkan berbagai terobosan layanan. Menurut dia, setiap inovasi lahir dari proses panjang yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan dedikasi tinggi, sehingga layak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bupati mengaitkan inovasi pelayanan publik Barru dengan upaya pencegahan korupsi secara struktural dan sistematis. Inovasi dinilai mampu menutup celah praktik pungutan liar, gratifikasi, maupun suap melalui sistem layanan yang sederhana, minim interaksi langsung, dan berbasis digital.

BACA JUGA:
Pemkab Barru Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Transformasi Pendidikan

Sejalan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Bupati juga memaparkan capaian Kabupaten Barru dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Kabupaten Barru berhasil melonjak signifikan dari nilai 40 persen pada Agustus 2025, meningkat menjadi 65 persen pada awal Desember, hingga mencapai 76 persen dan menempati peringkat ke-4 se-Sulawesi Selatan, keluar dari zona merah menuju zona kuning.

“Ini adalah bukti nyata kerja keras dan kekompakan seluruh ASN. Dalam waktu singkat, kita mampu naik 11 poin hanya dalam satu hari. Ini prestasi luar biasa yang patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

BACA JUGA:
Barru Terima Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia

Capaian positif juga tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemkab Barru meningkat dari 82,98 pada 2024 menjadi 86,31 pada 2025. Kenaikan hampir empat poin ini menandakan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati menegaskan agar hasil survei tidak berhenti sebagai data administratif, tetapi dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan nyata di setiap unit layanan. Ia juga berharap inovasi yang telah lahir dapat terus dikembangkan, direplikasi, dan dilembagakan agar berkelanjutan meski terjadi pergantian pejabat.

BACA JUGA:
Barru Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Pendanaan Ekologis

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti komitmen, kreativitas, dan kecintaan ASN terhadap masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Sulaeman Fattah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Barru yang menggandeng institusinya sebagai mitra pelaksanaan SKM dan penilaian inovasi pelayanan publik. Ia menyebut, dari survei terhadap 20 unit layanan, nilai rata-rata SKM Barru mencapai 86,31 atau kategori Baik.

Tujuh unit layanan bahkan meraih kategori Sangat Baik, di antaranya Dinas Sosial, DPMPTSP, Kecamatan Barru, serta sejumlah puskesmas. Selain itu, ditetapkan lima inovasi terbaik yang dinilai inspiratif dan adaptif untuk direplikasi di perangkat daerah lain.