MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan A.P. Pettarani, depan Hotel La Macca UNM, sebagai bentuk kritik keras terhadap lambannya respons negara dalam menangani banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.

Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Dzulfikar Laitupa, menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan konsekuensi dari krisis ekologis dan kegagalan negara dalam mengelola lingkungan serta melindungi warganya.

“Ketika rakyat kehilangan tempat tinggal dan nyawa, negara justru sibuk menghitung efisiensi dan prosedur. Ini bukan soal teknis, ini soal keberpihakan,” tegas Azmi.

BACA JUGA:
HMI Badko Sulsel Tuntut Hentikan Kekerasan, Gelar Tabur Bunga di Makassar

HMI menilai hingga saat ini pemerintah pusat belum menunjukkan sense of crisis yang memadai, terutama dengan belum ditetapkannya banjir dan longsor Sumatra 2025 sebagai Bencana Nasional. Padahal, secara skala dampak, kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008.

Jenderal Lapangan aksi, Qalam, menyampaikan bahwa keterlambatan negara dalam mengambil keputusan strategis berdampak langsung pada lambannya penanganan darurat dan pemulihan korban.

“Setiap hari tanpa keputusan nasional adalah tambahan penderitaan bagi rakyat. Negara tidak boleh menunggu situasi memburuk baru bertindak,” ujarnya.

BACA JUGA:
HMI Soppeng Gelar Aksi, Sebut di Soppeng Banyak Masalah, Akan Ada Aksi Lanjutan?

Melalui aksi ini, HMI Koordinator Komisariat UNM menyampaikan tuntutan:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan banjir dan longsor Sumatra 2025 sebagai Bencana Nasional.
2. Mendesak Pemerintah Pusat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mempercepat penanganan darurat dan menjamin keselamatan korban.
3. Menuntut percepatan rehabilitasi dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

HMI menegaskan akan terus mengawal isu darurat ekologis Sumatra dan membuka ruang konsolidasi gerakan yang lebih luas apabila negara tetap abai terhadap penderitaan rakyat.