MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM — Menyikapi ketegangan sosial yang sempat mencuat di Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah kepala daerah dari wilayah Luwu Raya, Minggu (27/7/2025), di Hotel Novotel Makassar. Pertemuan ini bertujuan mencegah eskalasi isu menyusul viralnya kabar ketegangan antara mahasiswa asal Luwu Raya dan mahasiswa setempat.

Hadir dalam forum tersebut Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Pj. Wali Kota Palopo Firmanza DP, Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler, serta Bupati Luwu H. Patahudding. Unsur keamanan turut dilibatkan, antara lain Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana dan Dandim 1408/BS Letkol Inf Franki Susanto.

Munafri menjelaskan, pertemuan itu merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada gesekan antarwarga, khususnya mahasiswa, yang bisa merusak ketertiban kota.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah mencari solusi damai dan memastikan persoalan yang sempat viral di media sosial dapat diselesaikan bersama-sama,” kata Munafri.

Menurutnya, pendekatan dialog terbuka menjadi kunci dalam meredam isu yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa situasi tidak boleh dibiarkan mengambang atau menjadi celah bagi provokasi.

“Kita berdiskusi untuk mengetahui kondisi terkini terkait mahasiswa Luwu Raya di Makassar. Kapolres dan Dandim telah berkomunikasi langsung dengan kepala daerah asal Luwu Raya untuk memahami situasi secara lebih menyeluruh,” ujarnya.

Isu yang sempat viral, seperti sweeping kendaraan berpelat DP dan kekerasan antar kelompok mahasiswa, mendapat klarifikasi langsung dari para kepala daerah Luwu Raya. Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyatakan bahwa sebagian besar kabar yang beredar tidak berdasar.

“Kabar tentang mahasiswa saling mengajak perang, adanya korban dibacok, hingga sweeping kendaraan berplat DP adalah tidak benar,” tegasnya.

Ia mengaku informasi palsu tersebut sempat menimbulkan keresahan di kalangan orang tua mahasiswa. Namun, setelah ditelusuri, mahasiswa dari Luwu Raya tetap beraktivitas normal di Makassar.

Sementara itu, Bupati Luwu, H. Patahudding, mengungkapkan bahwa framing di media sosial telah menciptakan kepanikan berlebihan, menyebabkan sebagian mahasiswa asal Luwu memilih kembali ke kampung halaman.

“Banyak mahasiswa asal Luwu yang kuliah di Makassar memilih pulang kampung karena merasa tertekan oleh isu-isu tersebut. Padahal, setelah dibahas bersama, sebagian besar informasi itu tidak benar,” ungkap Patahudding.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing isu dan meminta mahasiswa tetap tenang serta melanjutkan aktivitas akademik seperti biasa.

Kepolisian membantah adanya konflik antarkelompok mahasiswa. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menegaskan bahwa isu sweeping dan bentrok yang beredar tidak sesuai fakta.

“Peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir berawal dari kasus penusukan dan penganiayaan terhadap salah satu warga Makassar,” jelas Arya.

Ia menambahkan bahwa pelaku berasal dari wilayah Luwu, namun insiden tersebut murni bersifat personal, bukan konflik antar kelompok atau daerah.

Pihak kepolisian sudah menangani kasus ini dan mengamankan sejumlah individu terkait aksi-aksi provokatif. Arya juga membantah keaslian foto korban yang dikaitkan dengan insiden tersebut, menyebutnya sebagai gambar lama dari kejadian tawuran geng motor yang sudah ditangani sebelumnya.

Kombes Arya menyerukan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Ia menilai, penyebaran berita palsu justru memperburuk situasi.

“Berita yang belum pasti jika langsung di-share justru menjadi teror bagi masyarakat, menimbulkan ketakutan, dan memperburuk situasi. Kami minta semua pihak menahan diri,” tegasnya.

Aparat gabungan dari TNI-Polri bersama Pemkot Makassar memastikan kondisi kota tetap kondusif dan aman bagi seluruh warga, termasuk mahasiswa dari luar daerah.

Dalam konteks lokal, insiden ini menjadi cerminan rapuhnya literasi digital masyarakat serta rentannya penggunaan media sosial untuk menyebar provokasi. Langkah proaktif Wali Kota Makassar bersama kepala daerah Luwu Raya dinilai strategis dalam membangun komunikasi lintas wilayah demi mencegah konflik sosial yang lebih luas.