BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Digitalisasi Barru terus dipercepat melalui penerapan sistem transaksi non-tunai berbasis QRIS. Pemerintah Kabupaten Barru bahkan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan QRIS dan mobile banking dalam aktivitas keuangan, sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kebijakan ini disampaikan Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan launching QRIS SIAP Pasar, evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyerahan SPPT PBB-P2, Kamis (23/4/2026).

“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegasnya.

BACA JUGA:
Barru Dorong Digitalisasi PAD, QRIS Resmi Diterapkan di Pasar

Digitalisasi Barru Dipercepat, QRIS Jadi Instrumen Utama

Program QRIS SIAP Pasar menjadi langkah konkret Pemkab Barru dalam mendorong digitalisasi hingga ke level pasar tradisional. Inisiatif ini menyasar pelaku usaha kecil agar beralih dari transaksi tunai ke sistem digital yang lebih aman dan tercatat.

Menurut Abustan, digitalisasi daerah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghindari risiko transaksi digital seperti salah transfer dan penipuan.

“QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ujarnya.

Di sisi lain, capaian PAD Kabupaten Barru hingga April 2026 masih belum menyentuh angka 25 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yang menilai masih terdapat hambatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semua OPD harus bergerak. Pemanfaatan aset daerah, retribusi, hingga layanan BLUD harus dioptimalkan. Jangan ada yang jalan di tempat,” tegasnya.

BACA JUGA:
Bupati Barru Sidak Pasar Mattirowalie Jelang Idulfitri

Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa posisi digitalisasi Barru saat ini berada di peringkat 36 dari 70 kabupaten/kota. Penurunan ini disebabkan lemahnya aspek internal seperti dokumentasi dan pelaporan, meskipun edukasi publik dinilai cukup baik.

Meski demikian, Barru tetap mendapat apresiasi karena menjadi daerah kedua di Sulsel setelah Makassar yang meluncurkan program digitalisasi pasar berbasis QRIS. Hingga Januari 2026, transaksi QRIS di Barru tercatat mencapai Rp13 miliar dengan lebih dari 27 ribu merchant.

Kepala Bapenda Barru, Andi Hilmanida, menegaskan bahwa ke depan seluruh transaksi PAD akan dilakukan secara non-tunai.

BACA JUGA:
Akhir Tahun, FKUB Barru Gelar Ngopi Lintas Agama

“Kami tidak mengharapkan lagi ada transaksi tunai. Ke depan, seluruh pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara non-tunai melalui QRIS, virtual account, maupun mobile banking,” ujarnya.

Sebagai langkah penguatan, Pemkab Barru juga membentuk Satgas PAD yang melibatkan aparat penegak hukum guna memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan efektif dan transparan.

Dengan berbagai langkah tersebut, digitalisasi Barru diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi yang inklusif.