Bupati Barru Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2025

BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Barru dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Barru, Sabtu (14/3/2026).

Penyerahan LKPJ tersebut dilakukan bersama Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si. dan dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin.

Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Barru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, camat, lurah, kepala desa, hingga tenaga ahli DPRD.

LKPJ Jadi Wujud Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Barru menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan sepanjang tahun 2025.

“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ruang akuntabilitas publik. Di sini kami menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang masih perlu kita perbaiki bersama,” ujar Andi Ina.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan mantap di Kabupaten Barru, saat ini baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Harapan kami dalam lima tahun ke depan jalan mantap di Barru bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” katanya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang sering terjadi adalah kualitas pembangunan jalan yang tidak bertahan lama sehingga perbaikan harus dilakukan berulang.

“Kalau kualitas pembangunan tidak dijaga, kita akan kembali ke titik nol. Anggaran habis, tetapi jalan rusak lagi. Ini yang harus kita awasi bersama,” tegasnya.

Ia juga meminta DPRD Barru untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan.

IPM dan Ekonomi Barru Tunjukkan Tren Positif

Meski menghadapi berbagai tantangan pembangunan, Bupati Barru menyampaikan bahwa sejumlah indikator sosial dan ekonomi di Kabupaten Barru menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barru yang naik dari 74,51 pada tahun 2024 menjadi 75,41 pada tahun 2025.

BACA JUGA:
Bupati Barru Serahkan Alsintan APBN 2025

Perbaikan juga tampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,31 persen pada 2024 menjadi 8 persen pada 2025.

Pada periode yang sama, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan cukup signifikan dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Barru juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Jika pada 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,93 persen, maka pada 2025 meningkat menjadi 5,16 persen.

Peningkatan tersebut juga sejalan dengan naiknya pendapatan per kapita masyarakat, dari sekitar Rp52 juta pada 2024 menjadi sekitar Rp56 juta pada 2025.

Realisasi Pendapatan Daerah Capai 97,71 Persen

Bupati Barru juga memaparkan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun 2025.

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp915,97 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp895,01 miliar atau sekitar 97,71 persen.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp970,89 miliar dengan realisasi mencapai Rp890,52 miliar atau sekitar 91,72 persen.

Ia menambahkan bahwa belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Namun demikian, Bupati menjelaskan bahwa laporan keuangan yang digunakan dalam LKPJ tersebut masih berstatus unaudited karena proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih berlangsung.

APBD Barru Termasuk Terendah di Sulawesi Selatan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru juga mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Barru tahun 2026 berada di kisaran Rp700 miliar, yang disebut sebagai salah satu yang terendah di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut harus dijadikan tantangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan tanpa memaksakan pendapatan yang tidak realistis.

“Lebih baik APBD kecil tetapi realistis dan jelas sumbernya, daripada besar tetapi tidak jelas dan justru menjadi beban daerah,” ujarnya.

DPRD Jadwalkan Pembahasan Lanjutan LKPJ

Pada agenda pembahasan, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dimulai pada 25 Maret 2026 di Badan Anggaran (Banggar).

Pembahasan tersebut kemudian akan dilanjutkan pada masing-masing komisi serta rapat gabungan komisi.

Ia menargetkan agar hasil pembahasan tersebut dapat ditetapkan pada 30 Maret 2026, sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret 2026.