BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat pencegahan kekerasan anak Barru 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang dibuka langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Barru, Andi Syarifuddin, di Aula DPMD Barru, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menjadi forum strategis dalam menyatukan langkah berbagai pihak untuk melindungi perempuan dan anak di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Andi Syarifuddin menegaskan bahwa pencegahan kekerasan anak Barru 2026 harus didukung program yang terarah dan optimal, termasuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen strategis.

“Tujuan rakor ini adalah menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta menyelaraskan langkah antar pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak,” ujarnya.

BACA JUGA:
Bupati Barru Tekankan Peran Perempuan dalam Tumbuh Kembang Anak

Program Harus Terukur dan Tepat Sasaran

Ia menekankan bahwa setiap kegiatan sosialisasi dan edukasi harus dirancang secara terukur, mulai dari penentuan target, frekuensi kegiatan, hingga sasaran yang jelas agar mudah dievaluasi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmen nyata dalam perlindungan anak, di antaranya melalui penyediaan gedung layanan perlindungan perempuan dan anak serta rumah perlindungan sementara (shelter) bagi korban.

Meski demikian, tantangan sosial masih menjadi perhatian, khususnya pandangan yang menganggap perkawinan anak sebagai solusi.

“Perkawinan bukan perlombaan, tetapi kesiapan. Jika dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan sosial, maka dampaknya sangat luas, mulai dari risiko kekerasan dalam rumah tangga, stunting, hingga kemiskinan antar generasi,” tegasnya.

BACA JUGA:
Meriah, Ratusan Anak Ramaikan Puncak HAN 2025 Kabupaten Barru

Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Lebih lanjut, Andi Syarifuddin menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama hingga komunitas.

Dalam forum tersebut, peserta juga merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor melalui pertemuan rutin, penyusunan pedoman teknis, serta peningkatan sosialisasi hingga ke tingkat desa, sekolah, dan komunitas keagamaan.

BACA JUGA:
TP PKK Barru Edukasi Gizi dan Hak Anak Lewat Aksi Bergizi

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber akademisi pemerhati perempuan dan anak, Lilis Suryani, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, camat, lurah, hingga organisasi terkait.

Mengakhiri sambutannya, Plh Sekda Barru secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan harapan rakor mampu menghasilkan langkah konkret dan terukur.

Ia menegaskan, penguatan pencegahan kekerasan anak Barru 2026 menjadi bagian penting dalam mewujudkan daerah yang aman, inklusif, dan ramah anak.