MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat akses pelayanan publik melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan perbendaharaan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru.

Komitmen kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepakatan Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan pada MPP yang ditandatangani Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo di Gedung Kanwil DJPb Sulsel, Makassar, Kamis (1/10/2026).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan perbendaharaan negara bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Barru.

Pelaksanaan teknis layanan akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Parepare.

Layanan konsultasi perbendaharaan tersebut akan ditempatkan di Gedung Tower Lantai Dasar Kantor Bupati Barru sebagai bagian dari penguatan fungsi MPP. Pelayanan dijadwalkan berlangsung setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan.

Ruang lingkup layanan mencakup konsultasi perbendaharaan, pemberian informasi mengenai persyaratan layanan, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan.

Dalam pembagian tugasnya, Pemkab Barru melalui DPMPTSP bertanggung jawab menyiapkan fasilitas, mendukung koordinasi, dan memublikasikan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, KPPN Parepare akan menyiapkan petugas yang kompeten, peralatan operasional, serta materi layanan.

Bupati Andi Ina Tekankan Ketepatan Penggunaan Dana Transfer

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyambut baik sinergi tersebut. Ia berharap kehadiran layanan perbendaharaan di MPP dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus memudahkan masyarakat serta pemangku kepentingan memperoleh informasi dan konsultasi.

Pada kesempatan itu, Andi Ina juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan dana transfer dari pemerintah pusat dimanfaatkan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dana transfer yang kami dapatkan benar-benar tepat sasaran dan tentunya membantu program yang telah kami perjanjikan, khususnya dalam mewujudkan visi Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat,” ujar Bupati Andi Ina.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas penghargaan dari pemerintah pusat terkait akses dan kualitas pelayanan kesehatan terbaik se-Sulawesi Selatan. Atas capaian tersebut, Kabupaten Barru disebut memperoleh tambahan Dana Insentif Daerah sebesar Rp2 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

“Saya dan Pak Wakil tidak membutuhkan penghargaan hanya untuk pengakuan. Penghargaan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan apa yang masyarakat dapatkan,” tegasnya.

Menurut Andi Ina, penghargaan semestinya mencerminkan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi pengakuan administratif bagi pemerintah daerah.

Ia berharap sinergi dengan Kanwil DJPb Sulsel dan KPPN Parepare terus diperkuat, baik dalam mendukung pengelolaan keuangan negara maupun mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Semoga kita terus berbenah dan semakin baik ke depan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, layanan perbendaharaan diharapkan semakin dekat dan mudah dijangkau. Kehadirannya juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.