BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Keluhan pedagang dan masyarakat terkait ditutupnya akses masuk di sisi utara Pasar Pekkae mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Barru. Atas arahan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., turun langsung meninjau kondisi pasar sekaligus mengambil langkah penyelesaian di lapangan, Selasa (7/7/2026).

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Camat Tanete Rilau, Lurah Lalolang, serta jajaran terkait, Wakil Bupati memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar sekaligus mendengarkan langsung aspirasi para pedagang dan masyarakat.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam memberikan pelayanan yang cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi rakyat.

Akses Ditutup, Pedagang Mengeluh Pembeli Berkurang

Sejumlah pedagang mengaku penutupan akses masuk di bagian utara pasar membuat pengunjung yang datang dari arah belakang pasar harus memutar melalui pintu utama. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli di beberapa lapak.

Mendengar keluhan itu, Wakil Bupati tidak hanya menerima laporan dari pengelola pasar, tetapi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Setelah mendengarkan berbagai masukan serta berkonsultasi dengan pihak terkait, Abustan langsung memerintahkan Kepala Pasar, H. Kamaluddin, S.Pd., M.Pd., agar segera membuka kembali akses pejalan kaki di sisi utara pasar.

Keputusan itu diambil agar masyarakat dapat kembali mengakses Pasar Pekkae dengan lebih mudah tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar.

“Pasar adalah ruang ekonomi rakyat. Akses yang mudah akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus membantu meningkatkan aktivitas jual beli para pedagang,” ujar Wakil Bupati.

Menurutnya, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang pertemuan masyarakat yang harus didukung dengan akses yang mudah dan fasilitas yang memadai.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Barru akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih baik dan memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat.

Ngopi Bersama Pedagang, Dengarkan Aspirasi Tanpa Sekat

Di sela-sela peninjauan, suasana berbeda terlihat ketika Wakil Bupati memilih duduk di salah satu warung kopi sederhana di sekitar pasar.

Tanpa suasana formal, ia menikmati secangkir kopi sambil berbincang bersama pedagang, warga, dan sejumlah pengunjung pasar.

Obrolan berlangsung santai, namun sarat dengan berbagai masukan mengenai kondisi pasar, kebutuhan pedagang, hingga harapan masyarakat terhadap peningkatan fasilitas dan pelayanan di Pasar Pekkae.

Bagi Abustan, mendengar langsung suara masyarakat merupakan cara terbaik untuk memahami persoalan yang terjadi di lapangan sebelum mengambil sebuah kebijakan.

Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perdagangan.

Kehadiran Wakil Bupati mendapat sambutan positif dari para pedagang dan warga.

Mereka mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Barru yang tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi di lapangan dan segera mengambil keputusan yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bagi para pedagang, dibukanya kembali akses di sisi utara pasar diharapkan dapat mengembalikan kelancaran arus pengunjung sehingga aktivitas jual beli kembali bergairah dan roda perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Langkah cepat tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kenyamanan warga dan kemajuan ekonomi daerah.