BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Suasana Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru, Selasa (8/9/2026), tidak sekadar menjadi forum evaluasi. Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari justru menitipkan pesan tegas kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak menganggap pengawasan sebagai upaya mencari kesalahan.

Menurut Andi Ina, pengawasan harus menjadi ruang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, hasil pemeriksaan dan temuan pengawasan harus segera ditindaklanjuti.

Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru tersebut dibuka langsung Bupati Andi Ina. LARWASDA diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati Barru: Temuan BPK Jangan Jadi Bom Waktu

Dalam sambutannya, Andi Ina memberikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah yang telah menggagas pelaksanaan LARWASDA. Ia menilai pengawasan memiliki posisi penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Andi Ina.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan pengelola anggaran agar tidak menganggap ringan setiap temuan, khususnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawasan Inspektorat.

“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.

Pesan tersebut disampaikan bukan tanpa alasan. Bupati mengingatkan bahwa pengawasan seharusnya dimanfaatkan sebagai langkah pencegahan agar persoalan administrasi maupun pengelolaan pemerintahan tidak berujung pada persoalan hukum.

“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Andi Ina juga menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.

Ia sekaligus menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegas Andi Ina.

Menurutnya, kinerja dan integritas harus menjadi dasar bagi setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Dorong MCP KPK dan Pengawasan hingga Desa

Selain menekankan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat, Bupati Barru juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Ia berharap peningkatan MCP tidak semata dilakukan karena tuntutan penilaian, melainkan tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.

Andi Ina menilai penguatan pengawasan tidak dapat dibebankan hanya kepada Inspektorat. Sistem tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa hingga pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sekaligus membangun pemerintahan yang bersih atau clean governance.

Bupati juga meminta jajaran pemerintah daerah tidak memendam persoalan ketika menemukan kendala dalam menjalankan tugas. Komunikasi, menurutnya, menjadi bagian penting untuk mencari jalan keluar sebelum persoalan berkembang.

“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.

Melalui LARWASDA Kabupaten Barru 2026, pemerintah daerah berharap pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan dan penyampaian rekomendasi. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa, dan Dana BOS.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat.

Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi dan penguatan komitmen tindak lanjut.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barru beserta staf ahli dan asisten, Inspektur Kabupaten Barru bersama jajaran, pimpinan OPD, Direktur RSUD Barru, para kepala bagian, camat, auditor dan PPUPD Inspektorat, kepala puskesmas, lurah, serta kepala desa.

LARWASDA diharapkan memperkuat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mendukung visi Pemerintah Kabupaten Barru untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, maju, berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.