BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 mencapai 73,17 persen hingga 10 September 2026. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan, persentase tersebut menjadi yang tertinggi di tingkat provinsi pada periode pelaporan tersebut.

Capaian Kabupaten Barru itu terpaut 13,43 poin persentase di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 59,74 persen. Setelah Barru, realisasi pendapatan tertinggi berikutnya tercatat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebesar 72,94 persen serta Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 71,38 persen.

Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen BBNKB se-Sulawesi Selatan. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Jumat, 18 September 2026.

Dalam forum tersebut, Agus Fatoni menilai realisasi pendapatan Kabupaten Barru menunjukkan capaian yang baik di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah.

“Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi pendapatan 73,17 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujar Agus Fatoni.

Realisasi Belanja Juga di Atas Rata-Rata Nasional

Selain pendapatan, realisasi belanja APBD Barru juga tercatat melampaui rata-rata nasional. Hingga 10 September 2026, realisasi belanja daerah mencapai 55,69 persen, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 48,73 persen.

Selisih keduanya mencapai 6,96 poin persentase. Angka tersebut menunjukkan pelaksanaan belanja daerah Barru telah berjalan di atas rata-rata nasional pada periode yang sama, meski kualitas dan manfaat belanja tetap menjadi aspek penting untuk diperhatikan.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengapresiasi kerja seluruh perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD 2026. Ia mengingatkan agar capaian realisasi anggaran tidak hanya berorientasi pada persentase penyerapan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Capaian ini tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Barru,” ujar Andi Ina.

Menurut Bupati, realisasi pendapatan dan belanja merupakan bagian dari upaya memastikan program pembangunan terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Karena itu, percepatan kegiatan harus berjalan seiring dengan efektivitas penggunaan anggaran.

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam APBD 2026.

“Kita harus menjaga momentum ini sampai akhir tahun. Jangan hanya mengejar realisasi, tetapi pastikan kualitas belanja dan hasil pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan anggaran yang masih berlangsung, Pemkab Barru diharapkan dapat mempertahankan capaian realisasi sekaligus memastikan program pemerintah memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Data capaian tersebut bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan per 10 September 2026 yang diolah berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.