MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengembangan sistem desa digital terintegrasi. Sistem ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akurasi data, mendorong transparansi pengelolaan desa, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pengembangan sistem tersebut disosialisasikan kepada 40 kepala desa se-Kabupaten Barru bersama perangkat desa yang ditugaskan sebagai administrator. Kegiatan yang dilaksanakan oleh CV Choice Studio selaku pengembang sistem itu berlangsung di Swiss-Belhotel Panakkukang, Makassar, Sabtu (3/10/2026).

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan “Membangun Desa, Menata Kota”.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak sebatas menghadirkan aplikasi, tetapi harus menjadi instrumen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

“Kalau kita ingin membangun desa, maka kita harus menggunakan teknologi. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.

Integrasi Data Desa untuk Perkuat Pelayanan dan Pengawasan

Sistem desa digital terintegrasi tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu ekosistem. Melalui sistem ini, pengelolaan dan akses data diharapkan menjadi lebih mudah, sekaligus memungkinkan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih efektif.

Andi Ina menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan sasaran program pemerintah. Integrasi data diharapkan dapat mengurangi persoalan administrasi kependudukan yang berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan maupun layanan pemerintah.

Ia mencontohkan masih adanya data penerima BPJS yang tercatat meskipun penerimanya telah meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal.

“Data harus kita pastikan benar. Jangan sampai orangnya sudah meninggal atau pindah, tetapi masih tercatat sebagai penerima. Dengan integrasi data, kita berharap hal-hal seperti ini bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat pemantauan kondisi sosial masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa didorong memastikan setiap anak tercatat dalam sistem dan memperoleh hak pendidikan. Dengan pencatatan yang baik, persoalan sosial yang membutuhkan intervensi pemerintah diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi.

Selain pengelolaan data, sistem tersebut diproyeksikan menjadi sarana komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan melalui sistem sehingga pemerintah daerah memiliki informasi untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan.

“Tidak mungkin pemerintah daerah setiap hari mendatangi seluruh desa. Tetapi dengan sistem ini, kita bisa melihat dan memantau apa yang terjadi di desa setiap hari,” kata Bupati.

Dari sisi pengawasan, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru, Herman Jaya, menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini berangkat dari gagasan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan desa dalam satu platform.

Ia mengibaratkan desa sebagai sebuah rumah besar yang memiliki ruang-ruang dengan fungsi masing-masing. Setiap bagian tetap memiliki ruang pengelolaan dan privasi, tetapi seluruhnya terhubung dalam satu sistem.

“Gagasannya adalah bagaimana seluruh aspek pengelolaan desa bisa terintegrasi. Desa tetap memiliki ruang untuk mengelola datanya, tetapi pemerintah daerah dapat melakukan monitoring sesuai kebutuhan,” jelas Herman.

Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya memudahkan akses terhadap data desa, tetapi juga dapat mendukung transparansi pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan dan perhitungan pendapatan desa melalui sistem digital.

Pemkab Barru juga mendorong agar sistem tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi yang telah digunakan dalam pengelolaan desa, termasuk Six Coverage. Integrasi ini diharapkan mengurangi penggunaan berbagai sistem yang berjalan secara terpisah dan membangun satu ekosistem digital untuk kebutuhan pemerintahan desa.

“Dengan sistem ini, data dapat dipantau dan ditarik setiap hari sesuai kebutuhan. Ini akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring secara lebih cepat dan luas,” kata Herman.

Bagi pemerintah desa, sistem terintegrasi juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan maupun anggaran. Pencatatan secara digital dapat membantu desa bekerja lebih tertib sekaligus menyediakan dokumentasi yang dapat ditelusuri.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina mengingatkan para kepala desa agar berhati-hati menjalankan amanah, terutama dalam pengelolaan anggaran desa. Ia menekankan bahwa jabatan kepala desa merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang jabatan berikutnya. Yang paling penting adalah bagaimana amanah yang diberikan kepada kita hari ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat,” tuturnya.

Bupati berharap setiap desa memberikan perhatian serius terhadap penerapan sistem tersebut dengan menugaskan administrator khusus. Administrator diharapkan bertanggung jawab memastikan data diperbarui secara berkala dan terhubung dengan sistem pemerintah daerah.

Melalui pengembangan sistem desa digital terintegrasi, Pemkab Barru menargetkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, data yang semakin akurat, pengawasan yang lebih luas, serta pelayanan publik yang cepat dan responsif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kehadiran pelayanan pemerintahan hingga tingkat desa, sejalan dengan komitmen pembangunan “Membangun Desa, Menata Kota”.